Juliari Ditangkap KPK, Din Syamsuddin: Revolusi Mental yang Digaungkan PDI-P Gagal

86

BIDIKNEWS.id, Jakarta - Penangkapan Mensos Juliari Peter Batubara (kader PDIP) sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK membuat prihatin Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Prof Din Syamsuddin.

“Sungguh merupakan keprihatinan mendalam, apalagi dalam dua minggu, dua menteri menjadi tersangka,” ujarnya pada Ahad, 6/12/2020 siang.

Menurut Din Syamsuddin hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan telah gagal, karena korupsi masih merajalela di tubuh Pemerintah sendiri.

Advertise

“Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” kritiknya.

Ia menambahkan, “Inilah yang KAMI kritisi selama ini bahwa Pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Pandemi. Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambungnya, KAMI mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19.

“Perppu Presiden yang kemudian jadi UU No. 2 Tahun 2020, yang katanya untuk penanggulangan Covid-19, memang potensial mendorong tindak korupsi karena memberi kewenangan penuh kepada pihak Pemerintah untuk menyusun anggaran dan bahkan memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat,” terangnya.

Dia menegaskan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan membuka peluang bagi korupsi.
“Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi. KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti,” tegasnya.

Sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Juliari, KPK sudah menangkap pejabat Kementerian Sosial dalam OTT pada Jum'at dan Sabtu 4-5/12/2020 lalu. Penangkapan pejabat Kemensos ini terkait dengan korupsi program bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kader satu partai dengan Presiden ini Jokowi menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju. Dia adalah Kader potensial milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan jabatan wakil Bendahara Umum.

Sebelumnya, Juliari duduk di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional. Kiprah politik pria kelahiran 22 Juli 1972 ini dimulai saat ia menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI-P pada 2003 dan 2008 lalu. (*)