Aliansi Mahasiswa Menggugat Sulsel Gelar Aksi Tolak Perpu KPK

7

Makassar, bidiknews.net 
Aliansi Mahasiswa Menggugat Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa di Bawah Fly Over Makassar. Senin 30/9/19
Bolehkah Perpu Pembatalan UU KPK? Waspada potensi penggiringan menuju Impeachment !

1. Perpu merupakan “Hak Istimewa” Presiden yg tidak memerlukan keterlibatan DPR ketika Perpu diterbitkan (Hak Istimewa ini = Diskresi dalam perspektif Hukum Administrasi).

2. Pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perpu sepenuhnya ada pada Presiden. Jadi Presiden punya “ruang kebebasan” untuk mempertimbangkan (beoordelingvrijheid).

3. Syarat untuk menerbitkan Perpu “ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa” (vide Pasal 22 UUD 1945) yg maknanya ‘ ada keadaan atau situasi yang mendesak.

4. Terkait dengan Perpu KPK, pertanyaannya : apanya yg mendesak ? Apakah ada kekosongan Pimpinan KPK saat ini ? jawabannya tidak, 5 orang masih ada / lengkap. Apakah KPK lumpuh ? jawabannya juga tidak ! karena KPK masih bekerja, bahkan sudah menerapkan beberapa pejabat publik sebagai Tsk (a.l. mantan Menpora).

5. Kalaupun Presiden akan merespon pandangan tokoh masyarakat yang diundang ke Istana tempo hari untuk segera menerbitkan Perpu dengan alasan “Politis”, paling juga Presiden menerbitkan Perpu yang berisi “PENUNDAAN” berlakunya Revisi UU KPK yang sdh disahkan. Seperti halnya dulu Presiden Soeharto menunda berlakunya UU LLAJR dengan Perpu. Biarkan nanti DPR yang baru bersikap untuk “menolak” Perpu Penundaan a quo. itu langkah politis.

6. Jangan terpancing, jangan sekali – kali Presiden menerbitkan Perpu yang berisi “PEMBATALAN” , karena Presiden tidak punya Wewenang untuk membatalkan keberlakuan suatu UU. Hanya pengadilan yang punya wewenang untuk membatalkannya, dalam hal ini MK. Sebab, kalau Presiden menerbitkan Perpu yang berisi Pembatalan, justru Presiden akan dinilai bertindak tanpa wewenang (onbevoegdheid). Abuse of power yang akan berujung pada “Impeacment”. Jadi saran saya sekali lagi – kalau Presiden harus menerbitkan Perpu – isinya berupa “PENUNDAAN” berlakunya revisi UU KPK, bukan Pembatalan.

7. Putusan MK 138/2009 angka I dn II dapat dijadikan alasan untuk  menolak usul pembatalan berlakunya perubahan  UU KPK. Putusan MK 138/2009 alasan hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak ada satupun yang dapat digunakan presiden untuk keluarkan perpu pembatalan UU perubahan UU KPK 2002 kecuali hanya penundaan saja, dengan batas waktu 1 thn/2thn.

Dengan ini kami menyatakan sikap :
1. Mendukung penuh keputusan Presiden yang tidak mengeluarkan perpu UU KPK.
2. Menolak dengan keras tidakan-tidakan anarkisme.
3. Mendorong untuk dibersihkannya KPK dari kepentingan Politik praktis, dalam pemberantasan KPK yang tebang pilih.
4. Mendukung penuh Presiden terpilih Ir. Joko Widodo dalam Pembangunan yang berkelanjutan.
Redaksi