Anang Hartoyo: Omnibus Law Disahkan? Sengketa Tanah Meningkat

295

BIDIKNEWS.id, Nganjuk – Pengacara Muda Asal Nganjuk, Anang Hartoyo mengatakan, Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja bila dipaksakan untuk disahkan maka akan melanggar konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945. Sebab RUU tersebut dinilai memberikan ruang yang sangat liberal terhadap kekuatan kapitalisme yang liar.

“Selain berdampak pada kaum buruh, kami menyoroti sisi lain dari dampak akan undang-undang tersebut, seperti dalam bidang agraria dan lingkungan hidup dan tidak bisa diatur dengan sistem kapitalisme,” ujar Anang Hartoyo, Selasa (6/10/2020).

Karena itu tetap disahkan, Menurut Anang Hartoyo, Mengutip pasal 121 UU tersebut yang mengubah pengadaan lahan untuk kepentingan umum, menggantikan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Maka, UU Cipta Kerja hanya menunjang kepentingan investasi, bukan kepentingan umum.

Advertise

Baca Juga

Undang-undang tersebut menurutnya mengaburkan definisi-definisi kepentingan umum sehingga berbagai usaha untuk memperkaya diri sendiri bisa disulap dengan kedok dan modus dengan penjelasan yang kabur tentang ”kepentingan umum”.

“Jadi nanti akibatnya para penguasa kapitalis atau investor kapitalis akan mengklaim bahwa semuanya merupakan demi sebagai kepentingan umum semisal Ada proyek pariwisata disebut kepentingan umum, kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain itu masuk sebagai kepentingan umum, jadi semua akan di sebut kepentingan umum dengan menggunakan tangan kekuasaan yang berlindung di UU ini,” pungkasnya

Selain itu, UU ini juga memberikan kewenangan yang luar biasa kepada presiden perihal untuk memanfaatkan kawasan hutan, izin pertanahan, dan lain-lain, yang kemudian bisa diatur dalam PP atau Perpres. yang kita tahu legitimasinya seorang presiden bukan terhadap konstitusi sebagai kepala negara tetapi tunduk pada kepentingan partai pengusung atau lebih jelasnya sebagai petugas partai yang mana sangat ambisius dengan kepentingan dan kekuasaan. Tambahnya.

Kepada Bidik News, Anang Hartoyo memaparkan dampak Omnibus Law, berikut penjelasannya:

Kedepan dengan disahkannya undang-undang ini maka seluruh kewenangan daerah ditarik semua ke pusat dan yang lebih gawat lagi, UU ini juga mengancam kedaulatan masyarakat adat terhadap tanah ulayat karena UU ini menyederhanakan dan menyempitkan berbagai definisi tentang pemilik tanah, konflik lahan bisa makin diwarnai kekerasan dan penyelesaiannya bisa makin represif.

Keberadaan Omnibus Law dapat makin menafikan dan mengkerdilkan peran masyarakat sekitar dan perangkatnya, seperti RT/RW dan seterusnya sehingganya tergremusnya kearifan lokal dalam masyarakat desa.

Salah satu contoh lagi semisal ialah dalam sebuah proyek tambang, atau proyek sumber daya yang lainnya maka kelak yang terdampak tidak hanya orang yang memiliki tanah melainkan dampak itu meluas. Bahkan kita, publik yang tidak ada di wilayah itu, berhak untuk tahu. Nah, UU ini mensimplifikasi seolah-olah yang berhak untuk terlibat hanya masyarakat yang tinggal di tanah itu.

Dampak lain dalam UU Cipta Kerja terhadap ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Omnibus Law, banyak bertentangan dengan peraturan-peraturan perlindungan lahan yang telah lebih dulu disahkan dalam UU No. 6 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU Pengadaan Lahan.

Sebagai contoh pada UU Pengadaan Lahan (UU No. 2 Tahun 2012) yang ditambahkan pada pasal 19 A,B, dan C RUU Cipta kerja yang menyebutkan pengadaan tanah di bawah 5 [hektare] tidak diperlukan AMDAL, pertimbangan teknis gambut atau sepadan pantai dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Maka dari itu undang-undang setelah disahkan maka akan berdampak pada khalayak umum dari beberapa segi element dan bidang. Semoga pemimpin kita amanah dan sadar akan hal tersebut. Demikian paparan singkatnya terhadap dampak Omnibus Law.

Laporan : Biro Jatim _ Kuswanto/Kusno
Editor : Redaktur Bidik News