Anggaran PLTS Pantar Dialihkan, Lempar Batu Sembunyi Tangan?

11

Oleh Abdul Munir Sara

Santer di media, anggaran PLTS Untuk dua desa di Pantar Kabupaten Alor, sebesar Rp.8 miliar pada APBD reguler NTT 2019 dialihkan. Lucunya, pengalihan ini tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD NTT. Artinya, pengalihan itu “slonong boy,” ujuk-ujuk. Apa iya begitu? 
Begini saja, angka Rp.8 miliar untuk PLTS Pantar itu tidak ujuk-ujuk muncul. Ada tahap-tahapannya. Pijakannya jelas, dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga RKA-D. Dari pembahasan tingkat satu di komisi, hingga sinkronisasi di Badan Anggaran. Dan sudah pasti, angka ini muncul dalam nomenklatur anggaran karena disetujui di tingkat Komisi hingga di tingkat Panja Banggar. Angka Rp.8 M untuk PLTS Pantar ini tidak muncul hanya karena abda kadabra. Dia tidak disulap.
Angka Rp.8 M untuk PLTS Pantar ini sah menjadi mata anggaran dalam APBD Provinsi NTT 2019, karena ditetapkan melalui keputusan Komisi dan Banggar setelah adanya pandangan mini fraksi-fraksi hingga dibawa ke keputuasan akhir sidang paripurna lalu lahirlah Perda APBD Prov NTT 2019. Jadi kalau dialihkan, maka bisa jadi, itu kesengajaan atau kecurangan kolektif !
Dalil bahwa anggaran PLTS Pantar dialihkan tanpa sepengetahuan Banggar DPRD NTT, itu “kedunguan yang dipaksakan.” Karena menurut saya, semua proses pengangggaran, dari angka gelondongan hingga muncul mata anggaran per program, tak lepas dari kontrol DPRD. Angka-angka itu mereka pelototi bareng-bareng pemprov NTT. Kecuali ada dewan yang matanya juling, tentu tak bisa pelototi detail-detailnya hingga mata anggaran yang sifatnya Penunjukan Langsung (PL).
Jadi, menurut saya, kalau anggaran PLTS Pantar itu dialihkan tanpa sepengetahuan Banggar, maka itu hal aneh. Itu suara false yang dipaksakan lewat corong politik. Cuma bikin bising hanya karena benefit politik yang remeh-temeh dan kampret !!! Sok Pantar !!! Supaya apa? Kemarin kemana saja???
Loh kok marah??? Iya wajar dong, kan siklus anggarannya jelas dari A-Z. Regulasinya juga jelas yakni UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Keseluruhan filosofi dalam UU Keuangan Negara adalah APBN/APBD itu diputuskan oleh DPR/DPRD. Karena APBN/APBD adalah duit rakyat. DPR/DPRD adalah wakil dari rakyat. Pemerintah hanya ikut membahas. 
Jadi rakyat jangan dibikin dungu dengan “politik cari panggung.” Ini namanya Lempar Batu Sembunyi Tangan, Menepuk Air Di Dulang Kena Muka Sendiri.” Lucu tapi bikin kesal !
Saya terkaget-kaget, Alex Ena bicara soal PLTS Pantar berapi-api. Sampai tuding-tuding itu Kadis ESDM Provinsi NTT. Sama kagetnya saya ketika lihat tsunami baliho Alex Ena yang menenggelamkan daratan Alor dan Pantar. Apa dia lupa atau pura-pura, bahwa rezim kebijakan dalam APBD Provinsi NTT 2019 adalah rezim pemerintahan Viktor Laiskodat, yang mana mereka dari bandera politik yang sama? Jadi mau tuding siapa? Hayoo??? 
Yang jelas, angka Rp.8 M untuk PLTS Pantar itu sifatnya money follow program. Angka ini dibahas dengan tahapan-tahapannya, tidak disulap. Yang jelas, kalau Pantar mau maju ekonominya, maka rasio elektrifikasi harus ditingkatkan. Yang jelas, Pantar tidak akan maju diatas tumpukan dan tsunami baliho Caleg. Wassalam