Anggota DPRD Propinsi NTT Kecam Sikap Diktator Kepsek Rewung

465

BIDIKNEWS.id, Manggarai Timur– Hans Rumat, Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengecam keras sikap diktator Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Rewung, Fransiskus Hadu (FH), karena dinilai bertindak sewenang-wenang.

Dihubungi Bidik News Via WhatsApp, Jum’at (2/10/2020), Sekertaris Komisi V DPRD NTT tersebut menilai, sikap Kepala Sekolah (Kepsek) FH terhadap Kontesia L. Rita, guru honorer yang sudah lama mengabdi sungguh tidak bijak dan manusiawi.

“Dia kepala sekolah yang tidak bijak karena diktator. Kalau kita melihat sepintas kronologisnya hanya karena guru tersebut meminta gajinya,” tandas Rumat

Advertise

Baca Juga

Terkait adanya dugaan FH membuat laporan fiktif saat situasi coVid-19, anggota DPRD dari fraksi PKB tersebut menduga, Kepsek mencoba memanfaatkan situasi untuk bertindak sewenang-wenang dengan motif mendapatkan selisih gaji setelah dipotong atau ada motifasi lain yang menyebabkan Kontesia dipecat.

“Sebab, pertanyaannya mengapa dia mengangkangi kesepakatan yang telah dimediasi oleh Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur sebagai atasannya atau Dinas pembinanya. Kalau apa yg sudah diatur atau dimediasi oleh kadis tidak dihiraukan maka itu yang namanya diktator,” tuturnya

Dirinya berharap, semua kepsek atau Pemimpin sekolah dalam situasi Covid-19 ini agar hati-hati dalam mengambil keputusan apalagi terkait penggunaan dana BOS yang berdampak pada kinerja guru.

Diketahui sebelumnya, Kontesia L. Rita, Guru Honor di SDI Rewung, mengaku dipecat secara sepihak oleh Fransiskus Hadu Kepala Sekolah SD Rewung. Pemecatan tersebut dipicu lantaran Kontesia meminta upahnya yang tak kunjung dibayar sejak tahun 2017.

Masalah ini pun sempat diselesaikan melalui jalur mediasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur beberapa bulan lalu. Basilius Teto, Kepala Dinas PPO Matim mengaku pihaknya sudah mengurusnya secara kekeluargaan.

Namun rupanya, Kepsek mengangkangi kesepakatan di Dinas PPO. Dirinya tetap memecat Kontesia L Rita hingga berujung pengaduan di Polres Manggarai Timur.

Tanggapan Pakar Hukum

Sorotan tajam mengenai pemecatan Guru Honor tersebut datang dari beberapa pihak termasuk Pengamat Hukum Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, Dr. Laurentius Ni, SH, MH. Menurut Laurentius, pemecatan guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, sangat disesalkan dan perlu ditinjau kembali.

“Pemecatan apakah sesuai prosedur atau hanya sepihak. Jika hanya sepihak, itu tidak dibenarkan apalagi penyelesaian masalah awalnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur,” tandas Dosen Unika St. Paulus Tersebut.

Ia menyebutkan, Kepala Sekolah (Kepsek) SDI Rewung perlu ditindak secara tegas karena telah mengakangi kesepakatan yang telah dibuat di depan Dinas PPO Kabupaten Menggarai Timur.

“Artinya dia tidak menghargai kesepakatan yang sudah dibuat di depan Kepala Dinas PPO,” pungkasnya.

Info yang diperoleh Bidik News, masalah ini akan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Ruteng (PTUN), Kabupaten Manggarai.

Laporan: Biro NTT _ Nardi Jaya, S. Pd
Editor : Redaktur Bidik News