Bernadus Nuel: Saya Tidak Boleh Dengar Pak Kades Omong Seperti Itu Lagi

1579

Manggarai Timur, Bidiknews.id – Bernadus Nuel, Wakil ketua DPRD Manggarai Timur menanggapi klarifikasi Mikael Jemedo, Kepala Desa (Kades) Sano Lokom terkait masalah pemilihan BPD yang diduga tidak melalui proses demokrasi dan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19 yang dituding warganya tidak transparan. Bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Matim, Jemedo melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut.

Mengenai pemilihan BPD, Jemedo menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan proses dari tahap penjaringan sampai pemilihan melalui panitia pelaksana. “Saat hari pemilihan, Yuvensius Rabu, mantan ketua BPD tidak pernah muncul. Bahkan saat itu kami kewalahan untuk mendapatkan stempel BPD. Pemilihan dilakukan secara aklamasi karena yang mendaftar hanya lima orang dan semuanya berdasarkan keputusan warga yang hadir,” jelasnya.

Saat ditanya terkait data BLT dan jumlah Kepala Keluarga sasaran penerima, sang Kades mengungkapkan bahwa selain BLT Dana Desa (DD), dirinya tidak akan bertanggung jawab. “Saya tidak mengurus Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pokoknya selain BLT DD, itu bukan urusan saya,” tandas Mikael di depan Camat Rana Mese, Maria Anjelina Teme, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Yosef Durahi dan beberapa anggota DPRD Komisi A.

Advertise

Baca Juga

Menanggapi hal tersebut, Bernadus Nuel berkomentar bahwa yang dikatakan sang Kades adalah sebuah kesalahan yang fatal. Dia menyebutkan bahwa sebagai kepala wilayah yang dipilih Rakyat, Kades harus bertanggungjawab terhadap data penduduk secara keseluruhan.

“Saya tidak boleh dengar pak kades ngomong seperti itu lagi. Mengenai semua bantuan covid, pak kades harus pegang data. Salah besar kalau hanya urus BLT DD, sementara jenis bantuan lain pak kades tidak mau urus,” tutur Bernadus.

Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus lalu, sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Matim untuk mengadu terkait 47 KK miskin yang belum diakomodir dalam BLT dan Bansos. Selain BLT, warga juga mengadu tentang pemilihan BPD tanpa melalui proses demokratis.

Laporan : Biro NTT _ Nardi Jaya, S. Pd.
Editor : Redaktur Bidik News