Biaya Relokasi Pasar Kadelang Jadi Kisruh Eksekutif-Legislatif. Polres Alor Dapat Bola Panas?

1068

BIDIKNEWS.id, Kalabahi - Ketidak harmonisan eksekutif dan legislatif Alor semakin menganga. Terlihat di beberapa pernyataan publik yang saling bersilang. Diantaranya, biaya Relokasi pedagang Kadelang dan penyewaan lahan sementara yang menurut DPRD, sebesar 900 juta rupiah, sedangkan keterangan resmi Pemda, lebih kecil, 865 juta rupiah saja.

Kekisruhan ini pertama kali muncul sejak aksi HMI, PMKRI, GMNI, LMND, IMAHLOLONG Alor, IKMAHWEL Alor, IMP2, KEMILAU dan PERSMA yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pedagang Alor (GEMPA) menolak kebijakan Pemkab Alor merelokasi 753 pedagang Pasar Kadelang yang berujung ricuh saat Bupati tak bersedia menemui demonstran.

Hal ini semakin membuka disinformasi soal anggaran pembiayaan relokasi pedagang pasar yang berbeda antara eksekutif dan legislatif, meskipun perihal ini dibahas bersama saat Paripurna antara Pemda dan Dewan.

Pada aksi berikutnya, Senin, 14/6/2021, Massa meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Namun tuntutan itu diabaikan.

Namun dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Dinas Perdagangan menjawab dengan tegas bahwa Dana yang mereka kelola adalah 865 juta rupiah.
"Angka yang kami sampaikan 865 juta yah, angkanya segitu, jadi sudah melekat pada DPA tadi 865 juta, jadi bukan 900 juta..." terangnya di depan massa aksi.

Ia menjelaskan lebih lanjut soal nomenklatur anggaran 865 juta tersebut adalah, 800 juta untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk perencanaan dan pengawasan. "Kenapa?. Ada pembagian, 800 juta untuk pembangunan fisik dan 65 juta itu untuk perencanaannya 35 juta dan pengawasannya 30 juta. Total 865 juta bukan 900 juta." Tegas Sekretaris Dinas Perdagangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Alor juga mengarahkan agar massa aksi mengecek secara langsung di Polres Alor terkait DPA yang memuat nomenklatur penggunaan anggaran tersebut. Karena pihaknya akan menyerahkan berkas dimaksud ke Polres untuk kemudian diperlihatkan kepada khalayak.

Polres Alor saat dikonfirmasi Bidik News pada Senin, 14/6/2021, mengaku belum mendapatkan berkas dimaksud, bahkan Kapolres Alor menyebutkan jika ada laporan dugaan penyelewengan anggaran, barulah pihaknya mengklarifikasikan kepada Dinas terkait untuk kebutuhan penyelidikan.

"Belum ada di kami, karena prosesnya kalo di kepolisian apabila ada laporan dugaan penyelewengan anggaran. Silahkan mgkn ada pihak yang membuat pengaduan, setelah itu baru kita klarifikasi datanya ke dinas teknis terkait utk kepentingan penyelidikan." Jawab Kapolres melalui pesan WhatsApp kepada Bidik News.

Hingga kini, belum ada informasi yang jelas dengan didukung data yang akurat soal titik temu anggaran yang berbeda dari 2 instansi berwenang di Kabupaten Alor itu.

Laporan/Editor : Redaktur Bidik News