BUMDesa, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

74

Oleh: Theodorus Pamput

BIDIKNEWS.id, Opini- Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Badan Usaha yang dikelolah oleh pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pembentukkan atau berdirinya BUMDesa mengacu pada kebutuhan serta potensi desa. BUMDesa dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (PerDes). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan ruang yang berdampak besar dalam meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan

Advertise

Baca Juga

Perencanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tidak terlepas dari kajian yang mendasar. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa syarat-syarat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mengacu pada beberapa poin diataranya, Adanya inisiatif dari masyarakat dan pemerintah Desa, Adanya potensi usaha ekonomi Desa, Adanya Sumber Daya Alam (SDA) di Desa, Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelolah BUMDesa dan Adanya Penyertaan Modal Pemerintah Desa.

Penulis menjelaskan beberapa jenis usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),

1. Bisnis Sosial.

BUMDesa menjalankan jenis usaha ini tidak menargetkan keuntungan sebab tujuannya adalah melakukan pelayanan kepada warga desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan. Contohnya bisnis pengolahahan air minum.

2. Bisnis Penyewaan.

Menyediakan alat penyewaan seperti alat-alat pesta serta alat penyewaan lain yang memang dibutuhkan oleh warga desa.

3. Bisnis Penjualan Barang dan Jasa.

Dalam hal bisnis ini BUMDesa bisa menyediakan bisnis tersebut, misalnya menyediakan pom bensin dan BriLink.

4. Bisnis Keuangan.

Bisnis yang dimaksud adalah BUMDesa membangun lembaga keuangan yang bertujuan agar warga mendapatkan modal dengan memberikan modal yang rendah serta proses yang mudah. Bisnis ini membuat warga terhindar dari “perburuan” rentenir yang kadangkala memberatkan warga desa dalam proses pembayarannya.

Pada dasarnya usaha BUMDesa berjalan dengan baik apabila bisnis yang dijalankan masih di dalam alur yang benar sehingga tujuannya bisa tercapai.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tentu saja harus memberi dampak positif pada warga dan desa yang bersangkutan, mengingat BUMDesa ini merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang Sosial dan ekonomi serta sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat.

Pengurus BUMDesa merupakan ujung tombak dalam menentukan apakah usaha BUMDesa berjalan dengan baik atau tidak. BUMDesa dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah Desa setempat dengan tujuan utamanya adalah memajukan perekonomian di desa tersebut, hal ini yang seharusnya dijadikan acuan pengurus BUMDesa dalam menjalan roda BUMDesa.

Sumber Daya Manusia (SDA) pengurus BUMDesa dalam pelaksanaan kegiatan usaha perluh diperhatikan. Pengurus harus mampu menganalisis secara cermat dan cepat setiap unit usaha sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan, kecekatan pengurus dalam mengalisis juga bertujuan agar mampu mencari solusi atas kendala yang dihadapi BUMDesa. Selain itu, pengurus setidaknya memiliki konsep usaha yang jelas dalam menjalankan setiap unit usaha.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peratuaran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di sini termuat beberapa tujuan penting BUMDesa diantaranya, Meningkatkan Perekonomian Desa, Mengoptimalkan Aset Desa, Meningkatkan Usaha Masyarakat, Kerjasama Antar Desa dan/atau Pihak Ketiga, Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar, Membuka Lapangan Kerja, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan PAD.

Delapan poin penting di atas merupakan alat ukur pelaksanaan kegiatan usaha BUMDesa, serta merupakan acuan kerja pengurus BUMDesa. Tercapainya tujuan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah dan UU tentang Desa maka, pengelolaannya dilakukan secara Partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan sustaiable Dengan prinsip pengelolaan demikian diharapkan BUMDesa menjadi lembaga yang mandiri dan profesional.

Pengawasan

Agar roda BUMDesa berjalan dengan baik sesuai tujuannya maka, diperluhkan pengawasan yang ketat. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa memberi ruang untuk pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa itu. Pengawasan terhadap manajemen serta pengelolaannya. Permendesa tersebut di atas memberi kewenangan kepada pengawas antara lain Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus/Pelaksana Operasional, Meminta Laporan Neraca Laba Rugi dan Penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDesa baik usaha yang berbadan huku privat dan tidak berbadan hukum privat, Meminta Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun.

Pengawas BUMDesa di sini menempatkan posisi yang sangat penting dan tidak bisa dianggap main-main. Jika BUMDesa tidak berjalan itu artinya pengawas tidak melaksanakan tugas dengan professional.

Penulis berpendapat bahwa alangka baiknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Pengawas BUMDesa, karena BPD hasil pilihan warga desa yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam forum musyawarah di desa. Kalau kita merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khusus pasal 26, di sana BPD tidak dilarang melakukan pengawasan terhadap BUMDesa.

BUMDesa dan Pemerintah desa memiliki relasi yang erat karena pemerintah desa menjadi pengawas dari semua kegiatan BUMDesa. Pengambilan keputusan perluh dimusyawarakan. Hal yang menjadi tantangan Pemerintah desa dan BUMDesa adalah menjaga keseimbangan relasi, hindari dominasi satu pihak dengan pihak lainnya.

Profesionalisme Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa dituntut maksimal. Komunikasi dan sosialisai hal urgent dan secara berkala dilakukan agar masyarakat tidak meragukan kemampuan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus BUMDesa.

 

(Keseluruhan isi tulisan adalah tanggung jawab penulis)