Dinilai aborsi aturan, Camat Kusambi didemo Masyarakat

497

Muna Barat, bidiknews.id – Aliansi Masyarakat melaksanakan gerakan demonstrasi penolakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa se-Kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat.

Aliansi masyarakat bersatu ini dikomandoi oleh Muhammad Gustam. Aliansi ini merupakan gabungan dari elemen masyarakat se-Kecamatan Kusambi.

Gerakan ini dilakukan atas dasar proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa se-Kecamatan Kusambi. Proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa se-Kecamatan Kusambi dinilai bertentangan dengan UU no 6. Tahun 2014, PP no 43 Tahun 2014, Permendagri no 67 tahun 2017 atas dasar perubahan permandagri No. 83 tahun 2015. Dalam Permendagri no 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri no 83 tahun 2015.

Advertise

Baca Juga

Muhammad Gustan menerangkan bahwa dalam aturan pemerintah jelas proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.

“Semuanya sudah diatur dan termuat dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 pasal 7 ayat 1-5 jelas tersirat bahwasanya pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan ketika ada kekosongan/pemberhentian perangkat desa. Kemudian pengisian jabatan dapat dilakukan dengan mutasi jabatan dan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.” Tuturnya.

Lanjutnya, “UU No. 6 Tahun 2014 pasal 53 bahwa pemberhentian perangkat dapat dilakukan ketika meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Hal ini pula didukung dengan Perbup No. 12 Tahun 2020 pada pasal 28 ayat 2 serta melanggar surat edaran Kemendagri RI melalui bina pemerintahan Desa nomor 140/439/BPD/ pada tanggal 30 Januari 2020.” Tandasnya kembali.

Penanggung jawab aksi, Langgasa menutut Camat Kusambi sebagai pemberi rekomendasi tertulis atas pelantikan kepala desa terhadap perangkat desa. Diantara tuntutannya;

1.Cabut SK pengangkatan perangkat desa baru di wilayah kecamatan Kusambi.

2.Segera batalkan hasil penjaringan dan penyaringan pada wilayah Kecamatan
Kusambi yg tidak sesuai dengan aturan yg berlaku.

3.Segera lakukan proses penjaringan dan penyaringan dengan sesuai aturan.

4.Camat Kusambi harus bertanggung jawab atas pemberian rekomendasi tertulis.

“Jika dalam tuntutan kami ini tidak ditindak lanjuti dalam waktu 3x 24 jam maka Camat Kusambi harus siap mengundurkan diri karena dianggap tidak bertanggung jawab.
Dan perlu diketahui hanya kematian yg kemudian menghalangi perjuangan suci ini,” Tutup gustam ke media ini pada Rabu, 22/7/2020.

Laporan : Biro Sultra_Munawir, S. Pd.
Editor : Redaktur Bidik News