Dinilai Cacat Hukum, Pemda Mubar Cabut SK Pemberhentian Perangkat Desa

80

Muna Barat, bidiknews.net – Pemerintah Daerah Muna Barat (Pemda Mubar) melalui Sekretariat Daerah (Setda) dengan tengas Mengeluarkan Surat edaran yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se-Kabupaten Mubar.
Surat Edaran tersebut berisi perihal Pencabutan SK Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa, yang mencedrai aturan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mubar, La Ode Muhammad Husein Tali mengatakan, surat perintah pencabutan SK Kades tentang pemberhentian Perangkat Desa ini dilakukan karena SK tersebut dinilai cacat hukum.

“Usai pelantikan para Kades menerbitkan SK pemberhentian perangkat desa. Namun SK yang dikeluarkan itu cacat hukum alias tidak prosedural. Karena itu kita perintahkan agar segera dicabut. Kita kasih waktu 2×24 jam SK itu sudah dicabut,” jelas Husen Tali saat ditemui di Kantor Bupati Mubar dilansir melalui PedomanSulsel.com, Kamis (16/4/2020).

Advertise

Baca Juga

Ia berharap, semua Kades yang mengeluarkan SK pemberhentian Perangkat Desa agar mengindahkan surat perintah Pemda Mubar tersebut.

“Kita harapkan semua Kades supaya mengindahkan surat perintah Pemda Mubar Nomor: 140/29/2020 perihal pencabutan SK Kades tentang pemberhentian perangkat desa tertanggal 15 April 2020 ini,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemda Mubar Nasir Kola mengatakan, Pemda Mubar sudah melihat SK yang dikeluarkan oleh para Kades itu.

“Pemda Mubar menilai SK pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh para Kades tersebut, cacat hukum. Karenanya kita imbau mereka untuk mematuhi surat perintah yang sudah diberikan. Bila sampai besok masih ada Kades yang belum mencabut kita akan berikan kesempatan satu hari. Kalau tidak mengikuti lagi kita akan lakukan pembinaan kepada Kades bersangkutan,” beber Nasir Kola.

Menurut Nasir semua Kades di Mubar sudah dihimbau agar jangan melakukan pemberhentian perangkat desa. Kata Nasir, surat itu sifatnya penegasan dari Pemda Mubar nomor: 130/132 tanggal 12 Februari 2020 mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pemberhentian perangkat desa harus memperhatikan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diperbaharui dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Namun surat himbauan itu diabaikan oleh para Kades,” pungkasnya.

Laporan : Biro Sultra _ Munawir, S. Pd.
Editor : Redaktur Bidik News