News  

Dinsos Nganjuk Minta Pendamping Transparan saat Verifikasi-Validasi Data Warga Penerima PKH-BPNT

BIDIKNEWS.id, Nganjuk - Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar saat Verifikasi-Validasi Data Warga baik yang sudah mendapatkan PKH maupun yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial, bisa mendampingi desa secara maksimal.

Hal tersebut dipertegas, menyusul maraknya permasalahan bantuan yang masih dijumpai tidak tepat sasaran di masyarakat, karena data tidak diperbarui.

Informasi yang diperoleh Bidik News, salah satu Kepala Desa di Nganjuk menjadi pihak yang menyetujui dan mengesahkan usulan nama penerima bantuan PKH dan BPNT.

Kadinsos Nganjuk, Nafhan Tohawi saat ditemui dikantornya mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pihak desa betul betul malaksanakan verval secara rutin/berkala, yang hasil verval diputuskan dalam musyawarah desa.

Bahkan, kata Naftan, bisa saja seorang yang dulu awalnya miskin bisa juga menjadi kaya, begitu sebaliknya. Bukan itu saja, dalam memasukkan data data warga juga harus pas dan sama sebagaimana data dalam dokumen kependudukan (KTP, KK).

“Untuk itu, kami telah meminta pendamping PKH dan BPNT bisa ikut membantu pemerintah desa dalam meneliti data warga penerima maupun yang akan diusulkan menerima bantuan sosial, kata mantan Camat Ngronggot, Senin (19/4/2021).

Dijelaskan Nafhan, verifikasi dan validasi data penerima Bansos PKH dan BPNT dilakukan Dinsos setiap tiga bulan sekali.

Untuk verifikasi dan validasi data penerima bansos, PKH dan BPNT, Ia menyampaikan bahwa aturan yang ada sudah cukup jelas.

“Warga penerima masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di setiap Desa di Kabupaten Nganjuk. Mereka adalah warga miskin yang memiliki anak masih sekolah, warga lanjut usia (Lansia), wanita hamil, ibu menyusui, dan warga disabilitas,” pungkasnya.

Laporan: Biro Jatim_ Kuswanto