Dugaan Korupsi Dana Desa Kalondama Tengah Sudah Diadukan ke Kejaksaan

262

BIDIKNEWS.id, Kalabahi - Sebagai fungsi pengawasan, Masyarakat di Desa Kalondama Tengah, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor mengadukan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dinilai dilakukan secara bersama-sama.

Ditemui Bidik News di kediamannya, pelapor yang juga merupakan warga desa setempat, mengaku telah mengadukan perihal ini ke Kejaksaan, Polres Alor, Dinas PMD, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Alor. Sedikitnya ada 8 poin aduan, diantaranya;

1. Pada tahun 2014 sampai 2018, tidak tersalurnya bantuan kepada Anak Yatim, Piatu, penyandang cacat, disabilitas dan lansia, sehingga menimbulkan dugaan dana desa tersebut digunakan untuk memperkaya diri.

Advertise

2. Di 2015, tidak difungsikannya dengan baik bak penampungan air bersih, lantaran penempatannya yang tidak disesuaikan dengan ketinggian, hal ini dinilai dibangun asal-asalan, sehingga hanya digunakan selama 6 bulan saja dan justeru menimbulkan kerugian negara.

3. Bahwa di tahun 2016, ada anggaran pembangunan gedung PAUD, namun proyek tersebut mangkrak sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

4. Juga di tahun yang sama, ada anggaran untuk Operasional PAUD, dalam hal ini untuk pembelian fasilitas dan sarana pendukung KBM PAUD, namun tidak tersalurkan sehingga beberapa fasilitas dan sarana lainnya tidak terpakai dan berserakan di area bangunan.

5. Di tahun 2017, ada alokasi dana pembangunan gedung Aula Desa lengkap dengan MCK, namun lagi lagi mangkrak sehingga tidak dapat digunakan.

6. Pada tahun 2016, ada anggaran untuk pembangunan 2 buah rumah percontohan, namun dalam perjalanannya, hanya 1 buah rumah percontohan saja yang berhasil dibangun, dan satunya hingga hari ini tidak terlihat.

7. Di tahun yang sama, adanya anggaran untuk pembangunan penyegaran rumah rakyat lengkap dengan MCK, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda karena tidak meratanya item-item penerimaan yang mestinya diberikan kepada masyarakat.

8. Di tahun 2018, ada anggaran untuk pembangunan, pembukaan dan penggusuran jalan ekonomi rabat beton yang menghubungkan Desa Kalondama Tengah dan Kalondama Barat sepanjang 4 KM, namun baru digusur sepanjang 2 KM lebih saja dan hingga kini tidak dikerjakan.

Berdasarkan poin-poin ini menurut pelapor, kuat dugaan terlibatnya ketua BPD dalam hal menerima laporan pertanggungjawaban kepala desa, sehingga diterimanya kembali untuk dicalonkan menjadi kepala desa tanpa mempertanggungjawabkan kinerja kinerja sebelumnya.

Kepada Bidik News, pelapor mengaku, hal ini menjadi dasar laporannya atas keikutsertaan peran ketua BPD dalam memberikan rekomendasi tanpa sepengetahuan sekretaris BPD dan beberapa anggota lainnya terkait LKPJ periode 2013-2019 lalu yang mestinya tidak diberikan dengan dasar cacat dalam kepemimpinan.

Kepala Dinas PMD saat ditemui Bidik News di ruangan kerjanya menegaskan, jika masyarakat memiliki hak yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan, beliau juga menyarankan membuat surat lagi untuk menindaklanjuti surat yang pertama agar bisa diadvokasi lebih lanjut oleh pihaknya.

Kejaksaan Negeri Kalabahi saat dikonfirmasi Bidik News melalui Kepala seksi Intelijen, mengaku akan segera mengeceknya kembali dan mengumpulkan berkas laporan tersebut.

Editor : Redaktur Bidik News