Gabungan Ormas dan Mahasiswa Makassar Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Undang-undang Cipta Kerja

30
Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel melakukan pengamanan di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 8 Oktober

BIDIKNEWS.id, Makassar – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sepakat mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin 5 Oktober 2020. Akibat dari kebijakan tersebut, mengundang aksi unjuk rasa dari berbagai daerah di Indonesia.

Di Makassar, ratusan ormas buruh dan mahasiswa bersatu menggelar ujuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Setidaknya di Kota Daeng, aksi unjuk rasa sudah berlangsung selama tiga hari dari Selasa 6 Oktober hingga Kamis 8 Oktober hari ini.

Pantauan Bidiknews.id, Kamis 8 Oktober, sejak pukul 1 siang massa sudah bergerak berjalan kaki dari arah Jalan AP Pettarani menuju Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Gerakan massa itu berasal dari organisasi masyarakat, buruh hingga mahasiswa.

Aksi Unjuk Rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Makassar, Kamis 8 Oktober 2020
Advertise

Baca Juga

Massa sempat bersitegang dengan pengendara mobil yang masih melewati lokasi aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani tepat depan kantor XL Makassar. Bahkan salah seorang mahasiswa dari kampus STIE Wirabakti menghadang mobil yang hendak lalu lalang dan meneriaki pengendara mobil dengan bahasa kotor.

“Woi hargai kami jangko dulu lewat telaso,” ujar salah seorang mahasiswa.

Sementara mahasiswa yang lain berorasi meneriakkan DPR Bobrok. Mahasiswa BEM STIE Wirabakti meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel melakukan pengamanan di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 8 Oktober

“UU Cipta Kerja ini harus segera dibatalkan, karena tentu akan membuat para buruh semakin tersiksa. Berdasarkan draft undang-undang yang kami baca banyak aturan yang hanya menguntungkan pengusaha kapitalis, sementara buruh menerima kerugian yang besar,” ujar salah seorang orator aksi.

Di tempat lain, massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel berjalan menuju kantor DPRD Sulsel di bilangan Jalan Urip Sumoharjo tepat disamping Gedung Keuangan Makassar. Massa FPR Sulsel meminta DPR mengutamakan hati nurani dan simpatinya kepada rakyat kecil terutama kaum buruh di Sulsel yang semakin hari semakin tertindas akibat kebijakan pemerintah pusat.

“Kami dari FPR Sulsel meminta pemerintah untuk simpati kepada buruh dan rakyat kecil. Batalkan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law,” kata Jenderal Lapangan Aksi, Irwan.

Selain FPR Sulsel dan BEM STIE Wirabakti, aksi juga diikuti dari mahasiswa LP3I Makassar, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Bosowa. Aksi ini dikawal ketat oleh gabungan TNI, Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulsel.

Dilansir dari detik.com, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan perihal UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Ida menjelaskan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan peran buruh dalam mendukung investasi di Indonesia.

Ida mengatakan hal itu berdasarkan Pasal 82 UU Cipta Kerja. Menurutnya, pasal tersebut juga dalam rangka memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja.

“Saya ingin memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang ada dalam klaster ketenagakerjaan. Yang pertama saya ingin menjelaskan di klaster ketenagakerjaan dijelaskan Pasal 82,” kata Ida di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 7 Oktober.

Berikut bunyi Pasal 82 Klaster Ketenagakerjaan yang dibacakan Ida:

“Bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang mengubah dan menghapus dan menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

“Kenapa saya baca, karena ini untuk menekankan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi,” ujar Ida.

Editor: Ahmad Rusli