Geram Dengan Maraknya Praktek Prostitusi Berdalih Warung Makan Luar Dalam, IMP2 Desak Bupati Alor Ambil Tindakan

896
Ketua IMP2 Habibi Maley (kanan/merah) saat menyerahkan pernyataan sikap yang diterima langsung oleh Asisten 1 Setda, Ferdy I. Lahal (kiri).

BIDIKNEWS.id, Alor - Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) geram dengan maraknya praktek prostitusi di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kedok warung makan sekaligus praktek prostitusi dengan istilah keren (warung makan dalam dan makan luar) yang sangat meresahkan warga Kabupaten Alor.

Pasalnya, sebut IMP2, lokasi praktek prostitusi dengan dalih warung makan ini berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat dan lokasinya sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan termasuk anak dibawah umur.

"Sebut saja lokasi Praktek dugaan prostitusi di Kuburan Cina (KBC), Kedelang serta Jembatan Hitam. Lokasi prostitusi ini rata-rata berdalih warung makan padahal didalamnya tersedia bisnis esek-esek yang sudah berlangsung lama dan menjadi rahasia umum bagi masyarakat Alor," ungkap IMP2 dalam rilis pres yang diterima Bidik News, Senin (31/1/2022) sore setelah pertemuan dengan instansi terkait dan Asisten 1 Setda Alor Ferdy I. Lahal di Aula Kantor POLPP Kabupaten Alor, Batunirwala, Kalabahi, Alor-NTT.

Advertise

"Warung luar dalam ini sudah tidak lazim lagi bagi masyarakat Kabupaten Alor karena para Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut rata-rata didatangkan dari Pulau Jawa dan serta Kabupaten Lembata dan diduga terindikasi penyakit HIV AIDS. Selain Warung luar dan dalam (disebut) lokasi tersebut juga dijadikan tempat penginapan (kamar kosong) bagi tamu dan hal ini sudah menjadi hal yang biasa," lanjutnya.

Menurut IMP2, Pemerintah Kabupaten Alor seharusnya bisa melakukan penertiban terhadap lokasi warung makan terselubung bisnis prostitusi ini. Oleh karena itu, lanjut wadah mahasiswa Pantar yang berdomisili di Ibukota Kabupaten Alor ini, Pemerintah harus meninjau ulang ijin-ijin warung karena kebanyakan mengunakan ijin usaha rumah makan dan bukan ijin usaha praktek prostitusi atau penginapan.

“Pemerintah harus tinjau ulang ijin warung-warung tersebut sesuai peruntukan. Lokasi Warung terselubung prostitusi ini sangatlah istimewa karena berada di tengah (pemukiman) masyarakat dan berdekatan juga dengan tempat ibadah yang berjarak kurang lebih 40 meter dari rumah ibadah. Bahkan ada juga lokasi yang berdekatan dengan sekolah tepatnya di lokasi Kuburan Cina (KBC) dan juga ada di Kadelang itu juga merupakan lokasinya di tengah pemukiman warga dan diantara dua rumah ibadah yaitu Gereja dan Mesjid," urai IMP2 dalam rilis pres yang ditandatangani Ketua Habibi Maley dan Sekretaris Naaman Boling.

Lebih lanjut kata IMP2, warung luar dalam yang berkedok praktek prostitusi ini seharusnya jangan berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat karena sangat berpengaruh dengan generasi muda terutama anak dibawah umur dan Pemerintah Kabupaten Alor harus mengambil suatu tindakan keras demi menyelamatkan rakyatnya dan generasi bangsa ini.

"Kinerja Pemerintah (Kabupaten Alor) terhadap praktek protitusi ini yang sudah berlangsung lama tetapi Pemerintah tidak mengambil tindakan yang keras. Warung luar dalam ini sudah sekian lama merusak generasi muda di pulau Alor ini dan sangat merugikan masyarakat, tetapi sampai saat ini warung tersebut masih dibiarkan beroperasi," geram IMP2.

Dengan adanya warung ini, kata IMP2, maka pihak-pihak tertentu dalam hal ini penyedia tempat-tempat prostitusi tersebut meraih keuntungan sebesar-besarnya.

IMP2 juga mendesak orang nomor 1 di Kabupaten Alor yakni Bupati Alor, Drs Amon Djobo agar dapat dengan segera mengambil tindakan keras demi menertibkan praktek prostitusi tersebut demi menyelamatkan generasi anak bangsa di bumi Nusa Kenari untuk menyukseskan Visi dan Misi "Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar".

"Mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan anak-bangsa, menciptakan hal yang positif untuk masyarakat serta memberi rasa aman kepada rakyat Kabupaten Alor dan itu harus ditapati bukan janji belaka. Pemerintah harus serius dalam mengatasi persoalan ini demi menyelamatkan generasi bangsa ini dan kami serahkan semua ini kepada pemerintah Kabupaten Alor agar memberikan yang terbaik buat generasi Nusa Kenari yang kita cintai bersama," pinta IMP2.

Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) melalui rilis pres yang ditandatangani Ketua Habibi Maley dan Sekretaris Naaman Boling menjelaskan prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi.

Prostitusi ini merupakan hal yang serius yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah. Prostitusi di Indonesia terkhususnya di Kabupaten alor, dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang keras karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran.

Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Faktor yang paling sering dan umum ditemukan adalah karena faktor ekonomi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata praktek prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang kurang secara status ekonomi saja, tetapi juga oleh orang yang mempunyai status ekonomi menengah ke atas dan bahkan juga memasang tarif yang fantastis.

Lebih miris lagi, sekarang yang melakukan praktek prostitusi bukan hanya dari orang-orang yang sudah dewasa dari segi umur saja, tetapi sekarang bahkan remaja yang masih berstatus sebagai pelajar pun terlibat kedalam masalah praktek haram ini.

Sifat hedonisme yang tumbuh di kalangan pelajar ini yang sering kali menjadi faktor pemicu untuk melakukan segala cara agar bisa memenuhi keinginannya termasuk terjun ke dunia prostitusi ini. Demi bisa mengikuti standar ‘orang berada’ dan tidak mau kalah saing di lingkungannya, terkadang mereka rela untuk terjun ke bisnis haram ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif ‘mudah’.

Pekerjaan praktek prostitusi ini merupakan pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Dalam melakukan praktek prostitusi ini, mereka sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Terkadang, pada saat mereka melakukan pekerjaannya, banyak pelanggan yang menipu dan tidak membayar si pekerja seks itu. Lalu, apabila mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa alat kontrasepsi, akan nada resiko yang lebih tinggi lagi yang mengintai yakni bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung kepada tindakan aborsi.

Tidak jarang pelanggan yang datang juga menginginkan bentuk hubungan seks yang tidak wajar. Bagi remaja, terkadang prostitusi bukan dunia yang mudah untuk ditinggalkan. Jika sudah terlanjur terjerumus kedalam dunia prostitusi, dibutuhkan usaha yang ekstra untuk menghentikannya. Remaja putri yang biasanya masih duduk dibangku sekolah atau kuliah pada awalnya mereka tidak ingin menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan utamanya dan mereka berfikir bahwa prostitusi yang mereka jalankan hanyalah bersifat sementara. Tetapi, tidak jarang beberapa tahun kedepan mereka tetap melakukan prostitusi tersebut karena sudah ‘terbiasa’ dan pekerjaan tersebut dapat membuat mereka mendapatkan uang yang banyak. Sehingga mereka yang sudah terjun ke dunia prostitusi tidak untuk kembali ke jalan yang benar dan tetap memilih pekerjaan sebagai pelayan seks lelaki hidung belang.

Bagaimanapun faktor dan akibat dari praktek prostitusi ini, yang pastinya pekerjaan sebagai pelaku prostitusi tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di mata masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut, karena bertentangan dengan etika moral dan nilai-nilai agama serta secara nyata dilarang oleh ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang semakin memudahkan para pelaku prostitusi ini menjalankan bisnis haram ini. Dari sistem yang dulu, yang mana orang harus datang ke tempat yang biasanya banyak terdapat disana untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Namun seiring perkembangan zaman hingga sekarang dengan perkembangan teknologi yang dimaknai negatif oleh mereka dan malah digunakan sebagai sarana untuk melakukan praktik prostitusi online.

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan praktek prostitusi dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penjaja seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan.

Dalam pasal (diatas) ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya.

Kemudian secara khusus sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat praktek prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain, secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30, Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah).

Selain itu, pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Adanya kegiatan layanan prostitusi telah meresahkan dan merusak ketertiban masayarakat, merusak moral, merusak norma dan melanggar nilai-nilai agama, oleh karena itu IMP2 mendesak Pemerintah harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Bagi pemerintahan, kata IMP2, bisa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat semua orang yang terlibat dalam layanan prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

IMP2 juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya layanan prostitusi online saat ini khususnya yang terjadi di Bumi Persaudaraan, Alor Surga Kecil di Timur Matahari.

Adapun point tuntutan Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) terkait maraknya praktek prostitusi baik secara langsung maupun melalui online (teknologi) yakni,

"Melalui pertemuan ini, kami dari Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) mendesak dan menuntut kepada semua instansi yang hadir pada pertemuan ini untuk sesegera mungkin menutup tempat prosetusi yang berada di kadelang dan lainnya yang masih ada di Kabupaten Alor. Karena kami menduga setiap tempat karoke atau cafe restoran, rumah makan (dll) itu pasti menampung yang namanya peserta prostitusi, maka harus di tutup," tegas IMP2.

"Jika tidak diindahkan pernyataan sikap ini dengan waktu 2 kali dua puluh empat (24) jam, maka kami dari IMP2 akan turun dengan masa dalam bentuk demonstrasi terhadap Pemerintah Kabupaten Alor," pungkasnya.

Laporan/Editor: Markus Kari