Geram Human Trafficking Merajalela! Wakil Ketua Umum DPP FKM Flobamora, Fridrik Makanlehi Minta Pemerintah Lebih Serius Atasi Kasus Trafficking

161
Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) Jabodetabek bersama beberapa korban diduga Human Trafficking dalam sesi foto bersama belum lama ini.

BIDIKNEWS.id, Jakarta – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau yang sering disebut human trafficking semakin hari semakin meningkat di masa pandemi. Meningkatnya korban-korban trafficking terus terjadi disebabkan buruknya faktor perekonomian masyarakat. Korbannya tidak hanya dari warga wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, NTB, Maluku dan lain -lain; atau diwilayah barat seperti Jawa Tengah, Lampung saja melainkan persoalan human trafficking sudah merajelela di seluruh belahan tanah air, Indonesia. Proses rekrutmen terang-terangan melalui media sosial seperti melalui akun facebook lainnya pun terus terjadi.

Kasus ini terus terjadi dan sedang merajalela di lingkungan masyarakat hingga Wakil Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Flobamora (NTT) dan pengurus DPP Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) Fridrik Makanlehi, ST.,M.Sc angkat suara. Fritz sapaan akrabnya menjelaskan, ada banyak kasus serupa ini yang marak terjadi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, kasus-kasus ini dapat merugikan masyarakat kecil hingga besar. Sehingga perlunya campur tangan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah ini.

Ia mengatakan, sistem perekrutan saja sudah tidak tepat sasaran. Sistem perekrutan-perekrutan Tenaga Kerja (TK) dilakukan oleh intansi-intansi tertentu yang sudah terorganisir secara rapih. Bahkan ia menduga, persoalan perekrutan tenaga kerja seperti ini, diduga adanya keterlibatan oknum-oknum mafia yang tersembunyi dibalik selimut dan tidak bertanggung jawab.

Advertise

“Rekrutan tenaga kerja ini, dilakukan secara teroganisasi yang sudah mengakar di daerah. Saya menduga adanya keterlibat oknum-oknum mavia dilapangan. Menurutku, oknum-oknum ini perlu dikejar,” tegasnya, kepada sejumlah Media, Senin (04/04/2022).

Aktivis kemanusiaan itu mengatakan, berulang-ulang Forum Pemuda NTT – Jabodetabek, Badan Penghubung NTT, juga FKPP NTT Banten mengurusi, menyelamatkan dan mengamankan korban dugaan trafficking di Jabodetabek. Kata dia, ada yang sudah dipulangkan, ada pula yang sementara diamankan di Jakarta.

Bahkan pada tanggal 2-3 April 2022, komunitas diaspora NTT di Jakarta yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Putra-Putri NTT Banten (FKPPNTT) dan Forum Pemuda NTT (FP NTT) di Jabodetabek bekerja sama dengan Badan Penghubung NTT menyelamatkan dan mengamankan 11 orang.

Data antara.com, Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi mengatakan, mereka telah mencatat sebanyak 816 kasus perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migram melalui Catatan Tahunan sepanjang 2017 – 2020. Sedangkan TEMPO.CO, Jakarta  – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak mencapai 147 kasus selama 2021. Banyaknya kasus ini dianggap sangat memprihatinkan.

Melansir radarntt.co, Diduga jadi korban trafficking 11 wanita lintas provinsi yang didominasi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak enam orang berhasil diamankan komunitas diaspora NTT di Jakarta yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Putra-Putri (FKPP) NTT Banten dan Forum Pemuda NTT (FP NTT) di Jabodetabek bekerja sama dengan Badan Penghubung NTT.  Lanjutnya, mereka merupakan warga asal NTT berjumlah 6 orang, warga Jawa Tengah berjumlah 4 orang dan warga Lampung berjumlah 1 orang, yang diamankan dari lokasi PT Setia Prestasi Amandiri (SPA) di Tangerang pada Jumat, (1/4/2022) sebanyak 8 orang, 1 orang diambil dari Polsek Pondok Aren Tangerang Selatan dan 2 lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi penampungan dan dijemput pihak FP NTT pada Minggu, (3/4/2022).

“Sebagaimana yang dicatat Komnas perempuan dan KPAI yang tercantum dalam media-media diatas adalah bukti bahwa ada banyak kasus trafficking yang belum diselesaikan pemerintah,” sebutnya.

Ia mengatakan, diaspora FP NTT – Jabodetabek telah mengurusi kasus ini berulang-ulang di seputaran Jabodetabek

“Kami sudah berulang – ulang mengurusi kasus ini. Kasus ini persoalannya sangat bervariasi sehingga saya berharap pemerintah pusat sampai daerah lebih jeli dalam mengawasi masyarakat nya yang hendak keluar daerah untuk bekerja,” ujar Sekretaris Yayasan Satu Hati NTT – Jakarta.

Ia mengatakan, terkait Tenaga Kerja (TK) yang dikirim ke tanah rantau sebaiknya pemerintah harus fokus memberikan pelatihan sebanyak – banyak agar para TK yang merantau (dikirim) sudah mempunyai kemampuan dasar yang cukup.

“Rata-rata tenaga kerja dikirim kesini, tidak betah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan lainnya sehingga mereka melarikan diri dari pekerjaan itu. Karena itu, ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah pusat maupun daerah agar lebih banyak melakukan pelatihan dasar. agar ketika mereka merantau, mereka mempunyai skill yang cukup atau mumpuni dibidangnya,” kata putera Alor itu.

Ia juga mengatakan, saat perekrutan dilapangan (kampung – kampung)  perekrut menjanjikan janji  A tapi di lokasi perkejaan malah para pemberi pekerjaan memberikan upah B.

“Katanya (korban) saat direkrut, pihak perekrut menjanjikan gaji yang menggiurkan; janji A  tapi, datang di tempat kerja malah tidaks sesuai; malah bicara B. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak betah, tidak nyaman, merasa dibohongi. Sehingga mereka memilih kabur dari tempat kerja,” tambah aktivis kemanusiaan itu.

Sehingga ia mendesak pemerintah baik dari pusat hingga desa serta sampai ke RT/RW agar lebih ketat dalam mengawal, mengawasi, atau mengontrol masyarakatnya yang hendak keluar daerah.

“Saya meminta pemerintah pusat hingga daerah agar perketat pengawasan masyarakatnya, lebih khsusus perempuan. Sebab perempuan menjadi target utama para perekrut (PT) untuk membawa mereka ke luar daerah,” terang putera Alor itu.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah serius mengatasi kasus trafficking melebar di seluruh Indonesia.

“Semalam saya mewancarai dengan salah satu wanita yang berinisial T dari Jawa Tengah,  Katanya ia sering mendapat perlakuan yang tidak manusia. Lanjutnya, ia bilang kalau ada orang yang suka melakukan tindakan kekerasaan seksual pada dirinya. Sebagai aktivis kemanusiaan, saya geram mendengarnya. Sehingga, saya berharap pemerintah lebih serius mengatasi kasus – kasus trafficking yang menyusahkan masyarakat kecil khususnya yang dilami oleh kaum perempuan,” pungkas dia.

Sehingga kata dia, pemerintah pusat hingga daerah di seluruh Indonesia harus lebih serius atasi kasus trafficking yang mengorbankan para wanita (belum cukup usia maupun orang dewasa.

“Saya berharap pemerintah pusat sampai ke daerah – daerah di seluruh Indonesia lebih serius mengatasi kasus trafficking yang marak terjadi di negeri ini. Untuk apa dibentuk pemerintah, jika pemerintah itu sendiri tidak serius mengatasi kasus – kasus seperti ini,”usulnya.

Laporan: Netizen Reporter
Editor: Markus Kari