Geruduk Kantor Gubernur Sulsel, ASP; Kita yang Berjuang, Kita yang Dikriminalisasi

9

BIDIKNEWS.id – Makassar, Warga yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) geruduk Kantor Gubernur Sulsel terkait Izin tambang yang diberikan kepada PT. Royal Boskalis yang berada di Wilayah Copong, Galesong Utara, Kabuoaten Takalar yang merupakan wilayah tangkap nelayan Kodingareng.

Aksi yang dilakukan pada Rabu, 7/10/2020 oleh ratusan Nelayan dan warga yang tergabung dalam Aliansi ini meminta Gubernur Sulsel mencabut Izin Tambang pasir karena dinilai memakan korban bahkan menutup akses penangkapan ikan milik nelayan setempat.

Nelayan mengeluhkan sumber pendapatan mereka yang dicaplok, dan korban tenggelamnya kapal kapal tangkapan mereka akibat ombak yang menghantam karena tidak adanya pasir sebagai kekuatan penahan gerak air.

Advertise

Baca Juga

 

Sebagaiaman diketahui, PT. Boskalis bekerjasama dengan PT. Pembangunan Perumahan selaku kontraktor pelaksanaan dari proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP) yang pemiliknya ialah PT Pelindo IV. Hasil tambang dari PT Boskalis ini yang nantinya akan digunakan untuk material timbunan di proyek reklamasi MNP tersebut.

Ros, salah seorang peserta aksi yang merupakan warga Kodingareng, Kepada Bidik News, menyesalkan gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang sejak bulan februari 2020 lalu mereka melakukan aksi, beliau tidak juga menemui mereka.

“Sudah kesekian kalinya kami melakukan aksi disini pak gubernur tidak pernah temui kami, ia tak kunjung keluar, pernah juga di rujab, pak gubernur tidak keluar juga.” Ungkap Ros, salah seorang peserta aksi.

Peserta aksi juga sesali tindakan diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan Polisi sebagai representasi Pemerintah Provinsi terhadap beberapa nelayan saat penangkapan ikan, dimana kapal kapal mereka dirusak bahkan sebagian diantara mereka yang ditangkap.

“Lucunya lagi, kita yang berjuang, memperjuangkan hak kami, kita yang dikriminalisasi, kita yang diteror oleh Polisi. Apakah kami salah.” Ungkap Ros.

Hingga 3 jam aksi, barulah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, Ir. H. A. Hasdullah, M. Si. Menemui massa dan berjanji akan membicarakan perihal tersebut kepada Gubernur dan ditinjau kembali proses penambangan yang ada.

Kepada Bidik News, Hasdullah menyampaikan, dalam pengamatan timnya, selama ini masih normal, penambangan tersebut, hanya saja beliau akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di wilayah tambang, agar melihat jelas proses penambangan disana.

Kadis LH Sulsel menerima dan menandatangani surat yang diberikan ASP dan berjanji akan menyelesaiakan secapatnya tuntutan mereka, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan damai, usai penandatangan Kadis LH atas permohonan mereka.(*SSL)

Editor : Redaktur Bidik News