Guru di SDN 1 Banjarsari pinjam Dana PIP yang mestinya untuk siswa

168

Nganjuk, bidiknews.id – Dana Program Indonesi Pintar (PIP) yang semestinya diberikan kepada murid, diduga digunakan oleh oknum guru SDN 1 Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk pembiayaan pembangunan renovasi sekolah tersebut.

Berdasarkan keterangan Bendahara sekolah, NR. Ia mengatakan bahwa dana PIP yang ada padanya diminta sebesar Rp 9 juta, melalui salah satu guru, Heri Purwaningsih untuk pinjaman dana DAK atau untuk membiayai pembangunan renovasi sekolah yang semestinya sudah didanai oleh DAK, sehingga hal ini menjadi polemik dikalangan wali murid, Kamis (17/9/2020).

Bidik News saat mendatangi rumah saya salah satu oknum guru dan diterima langsung yang bersangkutan. Dalam keterangannya, disampaikan dan mengakui pinjam Dana PIP di SDN 1 Banjarsari memang dilakukan atas suruhan Oknum kepala sekolah dengan prosedur yang semestinya buat pembiayaan alokasi dana DAK yang belum turun saat itu.

Advertise

Baca Juga

Herry Purwaningsih salah seorang Guru membenarkan untuk realisasi dana PIP hanya dipinjam dan itupun disertakan lewat perjanjian bermaterai tanpa dimusyawarahkan dengan pihak komite dan wali murid terlebih dahulu, pihaknya langsung mengambil keputusan meminjam dana dengan anjuran Kepala SDN 1 Banjarsari,”
itu memang benar adanya, Ujar herry.

Saat didesak mengapa dipinjam sedangkan dana PIP dikhususkan untuk siswa-siswi, herry menjelaskan;
“Kami butuh biaya buat membayar tukang yang selama ini dana DAK belum turun mas, bahkan uang tersebut saya serahkan kepada Kepala sekolah disaksikan para guru,” ucap Herry.

Senada disampaikan Kepala Sekolah SDN 1 Banjarsari Handayani ketika ditemui di rumahnya menyatakan, pihaknya hanya mengamankan dana tersebut, soal pinjam dana PIP buat DAK memang benar.

“Saya hanya meminjam dan uangnya masih tetap saya titipkan ke pihak sekolah, soal pinjam itu, apalagi terkait adanya pemotongan, saya tidak ada sangkut pautnya untuk kepentingan pribadi…,” tegasnya sambil berkaca-kaca

Terkait maraknya pemotongan dana bantuan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Nganjuk, maka sudah semestinya Dinas pendidikan mempunyai tanggung jawab memanggil dan memberi sanksi serta pembinaan kepada pihak yang sudah menyalah gunakan kewenangannya secara sepihak tersebut.

Diharapkan juga ada publikasi sanksi yang diterapkan agar publik mengetahui bahwa Dinas Pendidikan memang bekerja dan peka terhadap keluhan masyarakat kelas bawah, terkhusus soal pemotongan program Dana bantuan PIP yang nyata-nyata sudah masuk dugaan katagori pungli.

Laporan : Biro Jatim _ Kusno
Editor : Redaktur Bidik News