Hak Jawab PT. Setra Praba Perkasa atas Pemberitaan terkait Perusahaannya

112

Makassar bidiknews.id – Sesaui surat yang dilayangkan dengan kop Surat berlogo Setra ke meja Redaksi Media Bidik News tentang hak jawab atas pemberitaan dengan judul “Labrak aturan Ketenagakerjaan, PT. Setra Praba Perkasa mengaku tidak paham aturan.”

Bahwa dengan pemberitaan ini, surat yang dilayangkan atas nama PT. Setra Praba Perkasa merasa keberatan. Menurutnya, PT. Setra Praba Perkasa memang mengurangi Karyawan dengan alasan Pandemi CoViD-19. Namun salah satu sumber menyebutkan jika ada penambahan kembali karyawan setelah beberapa orang itu diputuskan hubungan kerjanya.

Pada poin 4 surat dimaksud mengenai perpanjangan PKWT, pihak Setra mengaku telah menyampaikan perihal ini kepada Sdr. Burhanuddin bahwa kontraknya tidak diperpanjang sebelum masa kontrak berakhir. Namun penyampaiannya menurut Burhanuddin hanya berselang lebih kurang 4 hari, yang menurut UU Ketenagakerjaan harus 7 hari sebelumnya.

Advertise

Baca Juga

Sebagaiaman diatur dalam Pasal 59 Ayat 5 UU NO. 13 tentang KETENAGAKERJAAN.
“Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Pada poin ke 5 dalam Hak jawab disampaikan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan juga sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani Sdr. Burhanudin dalam hal ini perjanjian kerja berakhir maka hubungan para pihak putus dengan sendirinya tanpa ada kewajiban ganti rugi/pesangon apapun dari pihak perusahaan.

Hal ini dibantah Sdr. Burhanuddin, dengan dalih PT. Setra Praba Perkasa harusnya tidak memberlakukan perjanjian kerja yang terus diulang setiap 3 dan atau 6 bulan sekali. Kecuali pada pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu saja. Hal ini menurut beliau diperkuat dengan Pasal 77 ayat 1 sampai 4 di UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan di poin 6, Setra mengaku mempekerjakan karyawan dengan jadwal yang fleksibel, tanpa mengabaikan aturan Undang Undang. Juga memberikan tambahan insentif diluar gaji pokok, serta melengkapi BPJS dan tanpa ada pengurangan gaji. Hal inipun dibantah Sdr. Burhanuddin.

Pada poin 7, Setra menyampaikan Bidik News memuat Fakta fakta yang keliru dan tidak benar. Dan menurut Setra, wartawan Bidik News tidak mengkonfirmasi langsung ke bagian legal, dan menuding Bidik News tidak berwewenang menentukan salah atau benar, kecuali Pengadilan.

Hal ini diluruskan pihak Bidik News, bahwa muatan berita yang dinaikkan adalah produk Jurnalistik dan juga menghargai Kode Etik Jurnalistik, serta  tidak melabrak KEJ. Bidik News juga menampik tuduhan telah menyalahkan Pihak Setra, karna dalam judulnya jelas “Labrak aturan Ketenagakerjaan, PT. Setra Praba Perkasa mengaku tidak paham aturan.” Tidak ada muatan mempersalahkan pihak Setra.

Terakhir, soal pasal 27 ayat 3 UU ITE, Bidik News mempertegas, jika produknya adalah produk Jurnalistik dan tidak bisa dijerat dengan dalih UU ITE. Namun untuk menghormati hak jawab, Bidik News tetap menaikkan Hak Jawab dari PT. Setra Praba Perkasa.
Juga hal yang perlu diluruskan adalah saat mengonfirmasi perihal yang dimuat di media ini adalah hasil investigasi wartwan, serta pengakuan pihak yang diputuskan waktu kerjanya. Bukan opini dari penulis.

Redaktur Bidik News