Hotman Paris: Omnibus Law Beri Ancaman Pidana Bagi Majikan yang Tidak Memberi Pesangon

58

BIDIKNEWS.id, Jakarta – Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Omnibus Law masih hangat diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Kalangan akademisi, profesional, pengacara, buruh hingga mahasiswa dan orang awam pun masih meneliti apa saja pasal-pasal yang dinilai dapat merugikan maupun menguntungkan para pekerja di Indonesia.

Akibat disahkannya UU Cilaka Omnibus Law ini, memantik reaksi pro dan kontra. Beberapa hari belakangan, kita dapat menyaksikan sendiri di berbagai daerah di Indonesia, mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa menolak disahkannya undang-undang ini. Diketahui, saat ini UU Cilaka Omnibus Law sudah berada di tangan Presiden Jokowi dan akan dipelajari terlebih dahulu.

Ada baiknya, kita dapat memahami apa saja pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Ada baiknya pula, kita mendengarkan paparan dari para ahli hukum di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh pengacara nomor satu yang sudah tak asing lagi di telinga kita, Hotman Paris Hutapea.

Advertise

Baca Juga

Dilansir dari portaljember.co.id, menurut pengacara papan atas tersebut, baru pertama kali sepanjang kariernya ada Undang-Undang dengan sepuluh pasal yang berisi ancaman pidana bagi majikan atau pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerjanya.

“Inilah pertama kali dalam sejarah karier Hotman, melihat, menemukan, draf UU yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dengan sepuluh pasal yang memberikan ancaman pidana kepada majikan atau pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh,” kata Hotman.

Dia pun memberikan contoh beberapa kasus dan ancaman hukuman yang bisa diterima oleh pengusaha, salah satunya hukuman penjara selama empat tahun kepada pengusaha atau majikan yang tidak membayar pesangon buruhnya.

“Contohnya, tidak bayar pesangon maksimum empat tahun penjara, tidak membayar upah minimum maksimum empat tahun penjara,” imbuhnya.

Di penghujung videonya, Hotman Paris mengembalikan kepada masyarakat mengenai siapa yang diuntungkan dalam temuannya di UU Cipta Kerja tersebut.

“Inilah pertama kali Undang-Undang yang membuat (hukum) perdata menjadi (hukum) pidana, dan ini menguntungkan siapa? Terserah kepada masyarakat yang menilai. Salam Hotman Paris,” tutup Hotman. (PJ)

Editor: Ahmad Rusli