Institut Jurnalis Kemanusiaan Kecam Persekusi Jurnalis Oleh oknum Polisi di Alor

82

BIDIKNEWS.id, Alor – Institut Jurnalis Kemanusiaan (IJuK), mengecam dan menyayangkan tindakan represif oknum Polisi kepada seorang wartawan salah satu media online di Alor saat meliput penangkapan sepeda motor yang dilakukan aparat kepolisian Polres Alor beberapa waktu lalu.

Kepada Bidik News, wartawan tersebut mengaku diintimidasi dan dipersekusi iapun menceritakan kronologisnya
“Awalnya saya baru selesai melakukan liputan expo di stadion lapangan mini Kalabahi kemudian saya keluar dan masih duduk simpang galau, disitu saya melihat aparat kepolisian tengah melakukan pengamanan kendaraan,” ungkap Markus.

Lanjutnya, “Saya melihat diseberang jalan ada kerumunan, kemudian tiba-tiba ada penangkapan dan pemukulan terhadap beberapa pengemudi motor yang knalpot racing. Lalu saya mendekat dan merekam video dan foto kejadian tersebut.

Advertise

Baca Juga

Markus menyebutkan, dari kejadian tersebut, ia abadikan dalam kamera handphone miliknya, bebrapa oknum aparat Kepolisian yang mengetahui ia mengambil gambar, menghampiri dan merebut handphon miliknya, walaupun dihimbau agar menjaga jarak, beberapa orang itupun tetap mendekat.

“Polisi bilang kamu siapa?, kamu dari mana. Saya bilang saya jurnalis, saya menunjukan identitas saya lalu mereka bawa saya ke polres alor sesampai di pos penjagaan saya dicecar pertanyaan termasuk mempertanyakan maksud dan tujuan rekam video, dan akhirnya foto foto dan Vidio saya dihapus” jelas Markus.

Sya’ban Sartono Leky, S.H. selaku Ketua Umum IJUK menyayangkan tindakan represif yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan intimidasi dan menghapus karya jurnalistik.

“Ini jelas tindakan melawan hukum yang dinilai sengaja dilakukan. Melakukan intimidasi dan menghapus karya Jurnalistik adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” beber Sya’ban.

Lanjut Sya’ban Sartono, “Setiap orang yang secara melawan hukum, menghalang halangi tugas Jurnalistik, sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat 2 dan 3, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.” Sebut Sya’ban yang juga merupakan Kuasa Hukum muda ini.

Kuasa Hukum kelahiran Marica 1994 ini juga menegaskan, antara Kepolisian dan Pers adalah mitra dalam prinsip prinsip penegakan hukum. Polisi sebagai alat Negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara, serta Pers adalah salah satu lembaga Independen yang dinaungi Undang Undang Hak asasi Manusia yang oleh karena perannya sangat penting dalam Negara, sehingga merupakan bagian dari pilar Demokrasi. (*Ekhy)

Editor : Redaktur Bidik News