Irwan Prayitno Hingga Anies Baswedan Tolak Undang-undang Cilaka, Ini Alasan Mereka

15

BIDIKNEWS.id, Jakarta – Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Omnibus Law menjadi Undang-undang memantik reaksi besar dari seluruh warga Indonesia, terutama kaum buruh dan mahasiswa. Aksi penolakan dalam bentuk unjuk rasa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah berujung anarkis.

Untungnya, ada beberapa kepala daerah, Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang masih peduli dan mendengarkan aspirasi warganya. Para kepala daerah ini turut serta menolak hadirnya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law.

Dilansir dari Republika.co.id, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui para demonstran kaum buruh dan mahasiswa di Gedung Sate Jawa Barat pada Kamis 8 Oktober 2020.

Advertise

Baca Juga

Kang Emil, sapaan karibnya berjanji meneruskan aspirasi penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan. “Jadi, Undang-undang ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan,” kata Emil di Kota Bandung, Kamis 8 Oktober.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga bersikap serupa. Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

“Mereka (buruh) menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka,” kata Sultan dalam keterangan resmi yang disampaikan Humas Pemda DIY, Kamis malam dikutip dari Republika.co.id.

Senada dengan Sri Sultan dan Kang Emil, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga bersikap serupa dengan Ridwan Kami dan Sri Sultan. Lewat akun Facebook pribadi, Bang Midji, ia berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja. Dia pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

“Undang Undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, besok (Jumat) saya sampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita jaga iklim kondusif di Kalbar,” kata Sutarmidji.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno juga bersikap sama dengan tiga gubernur lainnya, yang setuju dengan aspirasi para pendemo. Irwan pun mengeluarkan Surat Nomor 050/1422/Nakertrans/2020 yang berisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar meneruskan aspirasi serikat pekerja atau buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Surat yang ditandatangani Irwan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat.

Gubernur DKI Anies Rasyid Rasyid Baswedan pada Kamis malam kemarin berdialog dengan para pendemo berjanji meneruskan aspirasi terkait penolakan Omnibus Law mereka ke pemerintah pusat. Anies juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam daftar penyusunan Omnibus Law, meski namanya tercantum sebagai satgas.

Hanya saja, ia tidak merinci kepada siapa aspirasi itu akan diteruskan. Selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023, Anies mengaku, siap menggelar audiensi dengan seluruh gubernur. “Semua aspirasi yg tadi disampaikan akan kami teruskan. Besok ada undangan rapat semua gubernur, dan besok akan kita teruskan aspirasi ini,” papar dia.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif daerah ikut demo bersama kaum buruh. (Rep)

Editor: Ahmad Rusli