Jokowi Tak Ubahnya Soeharto; Rezim Anti Kritik & Represif

202

BIDIKNEWS.id, Opini - Transisi pemerintahan orde Baru ke era reformasi tidak serta merta dan selalu membawa angin perubahan yang lebih baik. Selain masih mengusung pelaku kebijakan dan kelompok yang menjadi sub-koordinatnya orde baru, dalam era reformasi justru banyak munggunakan praktek-praktek tercela, bahkan tidak lebih baik dari apa yang pernah digugat dan ditentang di masa orde baru.

Belakangan semakin terasa pengekangan demokrasi dengan ditandai watak arogan dan repressif rezim yang anti kritik. Jokowi terkesan euforia mendorong pembangunan yang ditopang oleh hutang terutama sektor infrastruktur. Penyelenggaraan negara dibawah kepemimpinan Jokowi justru terus mengalami penurunan kualitas karena ongkos sosial dan ekonomi yang begitu tinggi digelontorkan pemerintah.

Hasilnya tidak sebanding dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pesatnya pembangunan, hanya menghasilkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Disini sistem telah menciptakan kemiskinan struktural. Tolok ukur paling fundamen ialah kehidupan buruh, tani dan nelayan yang begitu memprihatinkan.

Advertise

Impor dan UU yang tidak berpihak semakin mencekik leher mereka. Hanya segelintir orang dan kelompok tertentu yang menikmati kekayaan negara. Sebagai pemimpin negara, pemerintahan dan politik, Jokowi tak ubahnya seperti Soeharto.

Setelah berlimpahnya jalan tol dan sarana publik, Jokowi giat dan gencar membangun ibukota negara baru di Kalimantan. Dengan biaya yang amat besar, Jokowi berani mengabaikan skala prioritas kebutuhan rakyat terlebih saat diselimuti pandemi. Bertambahnya pengangguran, tingginya anak putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan dan lainnya

Seakan tidak lebih penting dari proyek mercusuar yang boros anggaran itu.
Pertanyaan mendasar, semua pembangunan itu milik siapa?, negara atau investasi asing?. Menjadi pertanyaan lain, siapakah yang akan menanggung beban hutang negara?. Jangan bilang rakyat yang akan menanggungnya lewat pajak tinggi dan penghapusan subsidi yang penting bagi rakyat.

Apakah semua itu menjadi kebutuhan yang mendesak bagi rakyat?. Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia lahir dan berdiri, rakyat selalu menjadi obyek dan korban kekuasaan. "Kalau rakyat kelaparan, berikan hiburan rakyat dengan tontonan sirkus dan sepotong roti". Atau demi stabilitas nasional dan keutuhan negara, sikat habis para kritikus dan yang menentang. Seperti narasi yang dibangun orde baru yang akhirnya diikuti juga. Kini, akankah Jokowi menjadi penerusnya?.

Pernahkah Jokowi berpikir keputusan politiknya berdampak buruk pada keselamatan dan masa depan negara bangsa Indonesia. Soeharto dengan 32 tahun berkuasa dikenal sebagai bapak pembangunan. Faktanya, pembangunan semu. Kebanyakan aset dan kekayaan sumber daya alam tidak dimiliki negara. Hanya kepemilikan pribadi dan golongan, sebagian lainnya dikuasai asing.

Selebihnya, soal demokrasi selalu dalam keadaan tertekan. Suara rakyat adalah suara kematian, setidaknya adalah penjara dalam rezim yang repressif. Apakah Jokowi akan mengikuti langkah Soeharto?. Lebih miris lagi, supremasi kekuasaan yang berorientasi materialistik hanya mendorong kebijakan yang merendahkan penegakan hukum dan menegasikan rasa keadilan masyarakat.

Oleh : Yusuf Blegur
Penulis, Pekerja Sosial dan Pemikir Rakyat Jelata