Kapitra Ampera soal Penolakan Perda Syari’ah Oleh PSI; Mereka Anak Muda yang baru Belajar Berpartai

6
Beredar Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, soal  ketidak sepakatan Partainya terhadap Perda perda Agama, baik perda Syari’ah maupun perda Injil yang menuai banyak kontroversial, tak luput Ormas ormas Islam maupun para tokoh Agama.
Elit Politik partai Oposisi dan Pemerintahan juga banyak yang berkomentar soal sikap PSI yang sangat mencoreng nilai Demokrasi yang berlaku di Negara ini. Tidak mau kalah, PSI menyambangi kantor Komisi Nasional (Komnas) perempuan atas tuduhan penistaan agama terhadap dirinya yang dilakukan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan menyampaikan protes serta klarifikasinya soal beredar pidato penolakan perda Syariah oleh dirinya.
Kapitra Ampera, Mantan Kuasa Hukum Habib Riziek Syihab yang juga merupakan Politisi Partai PDIP tak luput memberi komentar soal Pernyataan Ketua Umum PSI soal Perda Syariah. Kapitra menilai, bahwa PSI belum paham terhadap politik hukum yang berada di indonesia.
“Mereka ini kan anak anak muda yang masih belajar berpartai, mereka belum paham politik hukum yang berada di indonesia, karna di indonesia ini sendiri kalau tidak salah ada enam belas Undang undang Syari’ah yang menjadi hukum positif di republik ini” 
Tutur kapitra melalui sambungan telephon kepada bidiknews.net
“Jadi Perda syari’ah itu suatu keniscayaan, karna ummat islam dari daerah daerah punya karakter sendiri, dan akan ada kefakuman hukum kalau tidak di isi oleh perda perda syari’ah, dan saya mendukung perda syari’ah itu sebagai suatu dinamika peraturan perundang undangan yang ada di indonesia dan dinamika peraturan ini sudah ada sejak zaman Belanda” 
lanjut Kapitra.
Jika berlakunya perda perda syariah di wilayah Mayoritas Islam, maka Menurut Kapitra, wilayah yang mayoritas agama tertentupun bisa menerapkan perda agama yang di inginkan di daerah tersebut, misal di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua bisa menerapkan perda injil
“Ya, nggak ada masalah untuk mengatur hubungan hubungan sosial antar mereka, kan perda itu tidak berlaku bagi yang bukan sepaham dengan mereka.” 
Tutup Kapitra.