Kerdil. Rakyat Harus Memahami Pemerintah?

BIDIKNEWS.id, Nasional – Resesi ekonomi ditengah intaian maut pandemi, serbuan TKA seiring melonjaknya angka pengangguran lokal dan hutang negara yang berpotensi mendekati 10.000 U$D, serta maraknya mega korupsi dan keborokan moral sebagian besar aparatur pemerintahan dan para pemimpin.

Hal ini menambah sikap skeptis dan apriori rakyat terhadap kekuasaan yang cenderung anti demokrasi dan represif yang semakin meluas. Sudah pasti semua itu menjadi kekhawatiran dan kegelisahan rakyat. Ketakutan terhadap nasib rakyat dan generasi anak cucunya, maupun keberadaan negara di masa depan.

Bagi pemerintah, semua itu hanya sikap pesimis rakyat. Ketidaktahuan dan belum adanya pemahaman masyarakat. Pemerintah yang notabene diisi oleh orang-orang yang kapabel, kompeten dan akuntabel, meyakini bahwa negara sudah pada trek yang benar. Meski tanpa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pemerintah begitu optimis negara akan menjadi berdaulat dalam politik, berdaulat dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerintah terlanjur yakin tanpa visi dan misi yang jelas dan terukur, Indonesia akan menjadi negara “super power”. Hanya dengan intuisi dan improvisasi, perangai pemerintah cukup bisa membawa NKRI sebagai negara kesejahteraan.

Rakyat yang kritis dan menggugat pemerintah, dikategorikan tidak pada kapasitasnya dan tidak memiliki etika dan kepantasan menilai pemerintah. Rakyat yang tidak mematuhi, berseberangan dan apalagi melawan pemerintah merupakan rakyat dengan pikiran sempit, picik dan kerdil, bahkan dianggap anti terhadap Pancasila dan negara.

Menjadi sangat berlebihan dan merupakan kekhawatiran yang terlalu mengada-ada. Saat pentas panggung politik Indonesia secara besar-besaran menampilkan kedigdayaan negara Tiongkok terhadap NKRI. Ada sikap pesimis dan ketakutan dari rakyat Indonesia terhadap negeri yang kekuatan militer dan ekonominya mendunia itu, cenderung menguasai Indonesia.

Soal ideologi, seakan bangsa penganut Pancasila ini mengalami trauma dan phobia terhadap komunisme. Ada catatan hitam dan luka sejarah tak terobati bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terkait komunisme yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan dan politik di Indonesia, dimana kemudian sejarah mencatatnya, komunis sebagai pengkhianat.

Seluruh tempat di darat dan udara (media sosial), rakyat di desa-desa hingga perkotaan, dari gang-gang dan lorong sempit, hingga gedung-gedung dan dalam perkantoran megah. Orang berpenghasilan minim dan status sosial yang rendah, sampai jabatan dan profesi berkelas. Dari pengangguran dan kaum elit, tak pernah berhenti dan lepas dari pembicaraan tentang pengaruh kekuatan China di Indonesia.

Semua menunjukkan kegelisahan akan hubungan Indonesia dan China yang diperkirakan memberikan dampak buruk bagi keberadaan negara dan keadaan rakyat Indonesia. Hanya politisi, birokrasi dan kongsi-kongsi pedagang-pedagang besar yang terlihat tidak terusik dan risau pada semua kondisi itu. Selama institusi itu menjadi bagian dari korporatisme negara, sejauh itu mereka diam, sunyi senyap. Itupun kata kebanyakan rakyat.

Pemerintah sendiri bergeming dan menilai rakyat tidak memahami apa yang dilakukan dalam mengelola negara. Ketidakmampuan publik menyerap informasi dengan benar dan utuh dan psiko-politik masyarakat yang rentan. Pemerintah menganggap rakyat tidak siap terhadap perkembangan dan tuntutan jaman. Pemerintah seperti ingin menegaskan kepada rakyat, bahwa betapa pentingnya kerjasama antar negara terlebih di era globalisasi.

Sangat “under estimate” menganggap pemerintah Indonesia begitu lemah dan mudah diatur oleh orang China baik orang keturunan yang ada di dalam negeri maupun dari negara asalnya, Pemerintah Indonesia merasakan sesuatu yang wajar dan biasa saja dengan adanya keluhan, kritik bahkan aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih menguntungkan pihak investor atau pinjaman oleh asing, ketimbang menyejahterakan rakyatnya sendiri.

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dan penentu kebijakan. Menempatkan negara dengan produk-produk politik, ekonomi dan hukum, sebagai sesuatu yang menjadi maklumat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Rakyat tanpa terkecuali harus tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan menjadi instruksi tak terbantahkan.

Menjadi warga negara yang baik yang patuh hukum, atau mendobrak UU. Jika tidak sesuai dengan arahan dan kemauan pemerintah, maka rakyat pantas mendapat hukuman. Pemerintah dengan kewenanan sebagai pengelola negara bisa membelenggu hak-hak rakyat dan atau mengeksekusi bagi yang melanggar atau memberontak terhadap peraturan pemerintah.

Rasanya rakyat memang harus melaksanakan kewajibannya dibandingkan menuntut haknya. Negara telah menjamin kehidupan rakyat yang dipandang hakiki oleh pemerintah. Rakyat setidaknya mendapat makanan, memiliki tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Kebutuhan-kebutuhan yang lain sangat bergantung pada perspektif pemerintah. Sebagai pendukung bisa juga dinilai dengan membandingkan standar hidup rakyat di negara-negara lain.

Pemerintah begitu yakin, mereka telah bekerja dengan baik dan berprestasi. Pelayanan terhadap rakyat telah memenuhi apa yang menjadi amanat konstitusi. Termasuk dalam menafsirkan makna “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat”.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah menyusun para menteri sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kabinet kerja dan program ekonomi yang berjilid-jilid itu, merupakan tim yang digadang-gadang terdiri dari unsur profesional dan akademisi. Begitu ramping, bebas dari intervensi partai politik, bukan tuntutan dan titipan relawan atau sebagai balas budi cukong penyandang dana kampanye pilpres.

Kabinet pemerintahan yang diberi nama sesuai tagline sosok sang presiden, yaitu kabinet kerja. Oleh pemerintah sendiri diklaim telah berhasil melakukan proses percepatan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan rakyat di pelbagai bidang. Seperti kehidupan ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan demokratisasi.

Opini ini ditulis Oleh Yusuf Blegur
Pekerja sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari