Ketua Bidang Advokasi IMM Kota Kupang Sentil Victor Laiskodat Soal Legalisasi Miras di NTT

153

Kupang, bidiknews.net – Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat perihal pencabutan larangan penjualan minuman keras (Miras) lokal mengundang interpretasi berbagai kalangan. Ada yang menerimanya tapi tak sedikit juga yang menolak. Atas pernyataannya

“Saya minta Pemerintah Daerah, para Bupati dan Walikota  segera mencabut larangan penjualan minuman keras lokal,” yang disampaikan langsung di Labuan Bajo pada Kamis (29/11/2018) lalu

Pernyataan inipun mengundang kontroversi dari berbagai kalangan Masyarakat, tak luput aktivis Islam NTT. Salah satu tanggapan datang dari Ketua Bidang Advokasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Kupang Hamid Nasrudin Anas.

Advertise

Baca Juga

“Ini Pemimpin (Gubernur NTT-Red) kerdil dalam mengkaji Perda, hal ini sangat memicu kesenjangan nalar berfikir Kaum Aktifis yang pada umumnya akademisi murni” ucap Hamid.

Hal ini disampaikan langsung pada rapat yang digelar oleh seluruh Pimpinan IMM  NTT pada Ahad 1 Desember 2018 di sekretariat IMM Cabang Kota  Kupang.

Menurut Hamid, proses Pembentukan Undang undang, harus terpenuhi beberapa unsur dan melalui tahapan tahapan yang jelas, yabg dimaksud adalah Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Sudah sangat jelas tahapannya, ada  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) kan sudah jelas.” Tegas Hamid Nasrudin Anas,

“Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan Gubernur dan DPRD dalam hal ini sebagai  Stakholder dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atau PERDA

Perlu mengkaji lebih mendalam pada poin kajian Akademis yang diatur pada hirarki  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan itu butuh bantuan kajian dari para akademisi murni. PERDA Tentang legal Miras, Hanya Ada beberapa tahapan kajian dalam kajian akademis yang diabaikan, yakni secara moral dan etika sosial dan moral itu akan dicatat untuk sampai pada satu poin yakni bobroknya moral NTT disebabkan oleh Miras” tutup Hamid.

Gerakan Aksi Demonstrasi penolakan terhadap perencanaan pelegalan minuman keraspun dilakukan oleh IMM. Pada hari kamis 13/12/2018 mereka menggelar aksi di depan Kantor Kepolisian Daerah NTT menyampaikan Pernyataan sikap kepada Kapolda NTT yang juga turut mendukung perencanaan Gubernur terkait pencabutan larangan minuman keras tersebut.

Sedikitnya ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu;

1. Menolak dengan keras atas perencanaan pemerintah dalam melegalkan miras.

2. Meminta kepada pemerintah agar mensosialisasikan dampak penggunakan miras sebagai wujud mengatasi rusaknya moral sejak dini.

3. Jika pemerintah mengabaikan poin 1 dan 2 di atas, maka pemerintah siap bertanggungjawab penuh sesuai dengan UUD 1945 dan Tuhan Yang Maha Esa.

Redaksi Bidik News