Ketua Umum DPP BAIN HAM RI yang Juga Advokat Muda Sulsel ini Dukung RUU KPK. Ini alasannya

8

Makassar, bidiknews.net
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI); Dr. Muhammad Nur menyatakan sikap mendukung revisi Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU-KPK). Pernyataan itu disampaikan di Kantor Pusat BAIN HAM RI Jln. Tun Abdul Razak Ruko Citra Land Celebes, yang juga menjadi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum.

Advokat muda Sulawesi Selatan itu menilai, jika RUU-KPK yang dibuat oleh DPR tersebut sudah tepat dan sesuai amanah Undang Undang,
“Justru perubahan terhadap Undang Undang lama itu sudah tepat. Karna secara konstitusi banyak yang saling tumpang tindih sehingga butuh perbaikan perbaikan”. Ungkap Doktor Nur. 

Ditanya soal gerakan penolakan terhadap RUU-KPK yang dilakukan oleh lapisan  Masyarakat di berbagai daerah, beliau menjawab bahwa itu hal biasa dan  merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Jadi, terkait penolakan, itu hal biasa dan wajar. Kita harus berani mencoba hal hal baru. Tidak sedikit juga orang orang sekitar Presiden dan Anggota DPR gegabah dalam rumusan Undang Undang itu” Cetus beliau

Bukan tak beralasan, Doktor muda itu membeberkan jika KPK selama ini bertindak seolah Super Power.
“Perubahan ini kita dukung karna KPK seolah olah Lembaga Super Power yang tidak bisa disentuh dan dikontrol oleh apa dan siapapun. Padahal negara kita negara hukum”. 

Lanjut beliau, KPK Harusnya berani dan jujur. Jika bertindak sesuai dengan aturannya, kenapa takut untuk diawasi?. Tetap ada pengawasan eksternal dalam hal ini masyarakat sebagai elemen pendukung, dan juga lembaga Pengawas, agar tidak bertindak sewenang wenang.  

Ketua Umum DPP BAIN HAM RI juga mengaku sementara mempersiapkan waktu untuk bertemu Presiden mengusulkan hal hal urgen mengenai kriteria calon pimpinan dan posisi strategis di badan anggota KPK.
“Kami sedang mempersiapkan waktu juga untuk bertemu Presiden. Berkoordinasi mengenai kriteria pimpinan dan Orang orang yang memiliki Posisi strategis di tubuh KPK”.

Menurut beliau, pegawai KPK seharusnya bukan dari instansi Kepolisian atau Jaksa aktif.
“Ini yang kami akan bawa ke Presiden, kami perjuangkan sebagai aspirasi Masyarakat, jika Calon Pimpinan dan posisi posisi strategis jangan diambil dari Polri atau Jaksa aktif, mengingat pengaruh Korps juga terhadap independensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan amanah” tutup Dr. Muhammad Nur.