Kuasa Hukum JOIN minta Polrestabes Makassar serius tangani kasus Wartawan

43

Makassar, bidiknews.id – Hingga saat ini penanganan kasus kriminalisasi dan dugaan Penganiayaan yang dialami Sya’ban Sartono Leky, salah satu wartawan media online yang juga anggota Jurnalis Online Indonesia (Join) kota Makassar masih jalan ditempat di Polrestabes Makassar.

Lambannya penanganan kasus yang dialami Sya’ban oleh kepolisian membuat pengurus JOIN menjadi gerah. Kuasa Hukum Join Makassar, Syamsumarlin, yang juga
Advokat PBHI Sulsel dan Kadiv Advokasi & Bantuan Hukum PBHI Sulsel pun mengeluarkan pernyataan tegas.

“Kami dari Kuasa Hukum JOIN Makassar yang mendampingi Korban mendesak agar Tim Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani perkara ini agar bekerja lebih progresif dan profesional dalam menuntaskan kasus ini.”

Advertise

Baca Juga

Syamsumarlin juga berharap tim penyidik segera menangkap para pelaku yang diduga mengintimidasi dan menghalang-halangi kerja jurnalis tersebut pada saat melakukan peliputan penertiban masa PSBB oleh di Toko Bintang jalan Veteran, Makassar beberapa waktu lalu.

Hal tersebut, menurutnya guna menjamin penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

“Tindakan para pelaku tersebut sangat jelas melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ucap Syamsumarlin, Minggu (14/06/20) di kantor PBHI Sulsel.

Adapun pihak kepolisian yang menangani kasus yang dialami Sya’ban dalam hal ini Kasat Serse Polrestabes Makassar, Kompol Agus Khaerul, mengatakan pelapor sudah sering dihubungi penyidik untuk datang ke Polrestabes tandatangani laporan polisinya sebagai syarat formil.

“Tapi sampai sekarang belum datang dengan alasan belum ada waktu,” kata Agus.

Untuk meningkatkan penyelidikan ke sidik terlebih dulu harus ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan. Ini yang membuat kasus tersebut terhambat.

“Untuk tetapkan tersangka maka harus laporan polisinya ditandatangani oleh pelapor agar SPDP bisa dikirim ke kejaksaan,” kata Agus.

Sya’ban selaku korban membantah jika dirinya tidak pernah menghadiri panggilan polisi seperti yang disampaikan Agus. Bahkan setiap pemanggilan dia selalu hadir bahkan waktu dirinya diminta datang membawa dokumen-dokumen dari perusahaan pers tempatnya bekerja.

“Setiap pemanggilan penyidik saya selalu datang memang pada hari jumat saya tidak datang karena lagi sibuk. Tapi hanya kali itu,” kata Sya’ban.

Sya’ban menambahkan pada panggilan ketiga dia juga bermaksud menemui kasat serse guna menyampaikan keluhan, kenapa penanganan kasusnya lamban dan lama.

“Tapi pada saat itu kasat lagi diluar jadi dia minta saya menemui Kanit sidik saja. Saat menemui Kanit sidik saya jelaskan kenapa tidak diterima laporan pasal perampasan dan penyekapan yang saya ajukan?” Kata Sya’ban.

Alasan penyidik tidak dimasukkan karena sudah masuk dalam tugas jurnalistik. Sya’ban juga menjelaskan pada saat kejadian jelas-jelas terjadi perampasan hp tapi penyidik tidak mau memasukkan dengan alasan sudah masuk undang-undang jurnalistik. sebagaimana UU Nomor 40 tahun 1999.

“Okelah saya terima saja asalkan kasus ini bisa cepat naik sidik,” ucap Sya’ban.

Nah, pada hari Jumat tambah Sya’ban baru lah dia dipanggil untuk dibuatkan Laporan Polisi (LP), sedangkan selama ini bentuknya pengaduan.