Langgar Konstitusi dan Amburadul, Alasan ABI Menolak UU Omnibus Law

107

BIDIKNEWS.id, Makassar – Sya’ban Sartono Leky, S.H. Ketua Umum Asosiasi Buruh Independen menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ‘The Guardian of Constitution atau Penjaga Konstitusi’ bisa membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin 5/10/2020 lalu.

Hal ini ia sampaikan  lantaran UU tersebut menurutnya melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, alias Inkonstitusional, juga masih kurangnya sosialisasi kepada publik sebagai subyek hukum yang nantinya berpengaruh buruk pada tata kelola dan penegakan Hukum.

“Omnibus Law itu, melanggar salah satu prinsip pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan,”

Advertise

Baca Juga

Lanjut Sya’ban, Secara hierarki kedudukan hukum, UU Omnibus Law juga belepotan,

“Dari hierarki kedudukan peraturan perundang-undangan, terdapat dua pasal yang bertentangan, yaitu pasal 170 Cipta kerja, bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 serta pasal 166 Cipta kerja juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XIV.”

Sya’ban mengurai, dalam pasal 170 UU Cipta kerja; Peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang, sedangkan pasal 7 ayat [1] dan [2] undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah berkedudukan lebih rendah dari undang-undang.

“Bagaimana mungkin, undang-undang yang kedudukannya lebih rendah, mengubah undang undang yang diatasnya, kan gila namanya,” cetus Sya’ban

Diketahui, dalam Bab XIII UU Ciptakerja terdapat 1 pasal yang berpotensi menodai trias politica. Menurut Sya’ban, sedikitnya ada 3 poin penting yang perlu diketahui, iapun menjelaskan;

1. Ayat pertama pada Bab XIII UU Cipatkerja menyatakan, kewenangan pemerintah pusat yang mengacu pada Presiden dapat mengubah ketentuan undang-undang, hal ini menyalahi prinsip trias politica dalam pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan eksekutif sangat kuat dalam melakukan intervensi tugas pokok yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

2. Peraturan pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang karena dalam kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang. Bukan hanya menyalahi aturan hierarki perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan asas Lex Superiori Derogat Legi inferiori.

3.  Implikasi dari pembentukan Omnibus Law ini adalah akan ada dampak tidak disertakannya DPR sebagai lembaga legislatif dalam perubahan ketentuan undang-undang, sehingga kekuasaan akan condong di bidang eksekutif saja. Kuat dugaan bahwa hal ini memberikan kekuasaan legislasi menjadi lebih fleksibel kepada eksekutif (Presiden) melalui PP.

Terakhir, Sya’ban Sartono, yang juga merupakan aktivis Buruh ini menilai, UU Ciptakerja tidak partisipatif dikarenakan omnibus law yang dibentuk pemerintah bersifat eksklusif dan elit, sehingga tidak mengakomodasi kelompok masyarakat terdampak atas RUU cilaka ini.

Sebagaimana diketahui, dari 138 anggota satgas pembentukan Undang-undang ini, sebagian besar berasal dari kalangan pemerintahan dan pengusaha.

“Rasanya tidak pantas, jika sebuah negara demokratis menciptakan peraturan tanpa melibatkan semua kalangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut. Undang-undang ciptakerja ini juga cenderung top-down dan bukan bottom-up dari kalangan masyarakat yang membutuhkan pengaturan”. Tutup Sya’ban.

Editor : Redaktur Bidik News