LAPMI Makassar Gelar Webinar Bareng Polda Sulsel terkait Protap Pengamanan Aksi Demo

23

BIDIKNEWS.id, Makassar – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Cabang Makasar mengelar kegiatan di tengah Pandemi, kegiatan Webinar dengan mengangkat tema “Sesuaikah Tindakan Refresif Dalam Aksi Unjuk Rasa?” melalui aplikasi Zoom, Kamis, 15/10/20.

Kegiatan Webinar yang dilaksanakan tersebut, terkait pengesahan UU Umnibus Law Ciptakerja yang saat ini menajadi perbincangan publik di seluruh penjuru Negeri.

Direktur LAPMI Makassar, Arif Wangsa menuturkan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk prihatin terhadap Insiden Represif yang sering dirasakan kalangan Mahasiswa saat menggelar aksi Demonstrasi.

Advertise

Baca Juga

“Kegiatan ini sebagai bentuk konfirmasi kepada beberapa Instasi terkiat atas beberapa insiden dugaan kekerasan yang meliputi aksi demonstrasi di kalangan mahasiswa,” tutur Arif Wangsa.

Bukan hanya itu Arif pun mengingatkan bahwa kebedaan media sebagai Pilar ke 4 Demokrasi, juga menjadi cacatan penting yang sering menjadi sasaran dari oknum Polisi.

“Bukan hanya Mahasiswa yang mandapat tindakan Represif, tetapi sering di temukan juga para wartawan yang menjadi bulan bulanan polisi,” cetusnya yang juga moderator dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu Dr.Fahri Bachmid, S.H., M.H. yang juga salah satu narasumber pada kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa, tindakan Represif aparat pada saat menagani masa aksi demonstrasi yang menolak Omnibus Law menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pihak kepolisian harus memahami Perkap pengamanan sesuai aturan.

“Ada hal hal yang harus di pedomani Kapolri sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan Perkapnomor 16 tahun 2006, dengan beberapa poin larangan yang di maksud pada pasal 6, Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur,” bebernya.

Ia juga melanjutkan, soal aparat yang membawa alat alat diluar dari protap pengawalan aksi demo,

“Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, mundur membelakangi massa pengunjuk rasa, mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila,
memaki-maki pengunjuk rasa dan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan,” sebut Fahri.

Hal ini pun langsung mendapat respon dari Kabid Humas Polda Sulsel, yang menilai bahwa, tindakan Represif yang sering dirasakan para Demostrasi tidak lebih sebagai bentuk Pengamanan di tengah masyarakat, adapun tindakan kekerasan itu akan menjadi perhatian Propam untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian.

“Dalam prosedur pengamanan memang tidak jarang ditemukan tindakan oknum polisi, bertindak berlebihan sehingga jika mamang terbuki akan mendapat sanksi yang tegas,” cetus Ibrahim Tompo.

Selain Mahasiswa dan Wartawan, beberapa hari yang lalu, seorang dosen menjadi korban tindak kekerasan polisi saat pengamanan unjuk rasa yang terjadi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI).

“Beberapa hari yang lalu kami menerima laporan langsung dari AM (27), seorang dosen UMI yang menjadi bulan bulan polisi saat melalukan pengamanan penolakan UU Umnibus Law beberapa hari yang lalu, dan ini kami akan terus mengawal dan melaporkan Insiden ini ke pihak yag berwajib, dan pihak polisi harus Transparan dalam melakukan proses peyelidikan,” harap Abdul Azis Seleh yang juga ketua PBHI Sulsel.

Dalam kegiatan ini dihadiri beberapa narasumber, diantaranya perwakilan Polda Sulsel, dihadiri Ibrahim Tompo selaku Kabag Humas Polda Sulsel, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Muslim Indonesia), Abdul Azis Saleh (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI Sulsel).

Turut hadir juga, Sya’ban Sartono Leky, S.H. Ketua Umum Institut Jurnalis Kemanusiaan, yang juga adalah aktivis buruh yang konsen mengadvokasi hak hak buruh di sulsel.

Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta Webinar dari berbagai cabang HMI dan kalangan umum hingga dari luar Makassar. (*rls/tim)

Editor : Redaktur Bidik News