Menang Gugatan di PTUN Bandung, Habib Bahar Bin Smith Masih Ditahan

198

BIDIKNEWS.id, Bandung – Habib Bahar Bin Smith memenangkan gugatan atas pencabutan asimilasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas 2 Bogor sebagai tergugat. Gugatan dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 12/10/2020.

Sidang putusan yang digelar secara daring melalui akun YouTube tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Klas 2 Bogor yang menjadi dasar pencabutan asimilasi Bahar Bin Smith oleh Kalapas Cibinong tidak sah.

Dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Bapas, Nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 untuk mencabut hak asimilasi Bahar Bin Smith dengan nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473, dinyatakan tidak sah.

Advertise

Baca Juga

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad. Sebagaimana dilansir dari Okezone.com

Penelusuran Bidik News, Melaui kuasa hukumnya, Habib Bahar melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Juli 2020 lalu.

Gugatan dilayangkan berkaitan dengan pembatalan program asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor. Gugatan itu tercantum dengan nomor perkara 73/G/2020/PTUN-BDG

Harusnya, Habib Bahar memperoleh asimilasi sebagaimana sesuai Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi saat pandemi CoViD-19.

Namun, selang beberapa hari bebasnya,  asimilasi Habib Bahar dicabut dan Habib Bahar kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara. Bahkan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Walaupun majelis hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan atas pencabutan asimilasi, Habib Bahar dikabarkan tidak bisa langsung bebas dari tahanan.

Keterangan yang dihimpun Bidik News, alasannya Bapas Kelas 2 Bogor melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jabar, akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris mengatakan, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim PTUN Bandung yang membatalkan SK Ka Bapas Bogor.

“Untuk selanjutnya, tim advokasi melakukan rapat membahas langkah hukum selanjutnya mengajukan upaya banding,” kata Abdul Aris kepada wartawan, Senin, 12/10/2020.

Editor : Redaktur Bidik News