Menkominfo: Mandalika akan Jadi Showcase, Pintu Gerbang dan Etalase Indonesia

30

Lombok Tengah, bidiknews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas menjadi fokus perhatian Pemerintah. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi penggerak perekonomian nasional, terutama di masa dan setelah pandemi Covid-19.

“Sektor yang memiliki kemampuan dan kesempatan luas melakukan lompatan besar setelah pandemi adalah sektor komunikasi dan informatika,” jelas Menteri Kominfo ketika membuka Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah WIsata Super Prioritas, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis 24 September 2020.

Wilayah Mandalika, menurut Menteri Kominfo akan menjadi showcase Indonesia dalam penyelenggaraan MotoGP 2021.

Advertise

Baca Juga

“Stadion terbaru di Mandalika, teknologi yang terkini yang akan dibangun dan dipasang. Mandalika akan menjadi showcase, pintu gerbang, dan etalase Indonesia,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo pembangunan infrastruktur TIK terutama di kawasan super prioritas merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu mengenai akselerasi transformasi digital.

“Ada lima arahan Presiden Jokowi, salah satunya percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny pembangunan infrastruktur TIK dilakukan dengan pendekatan dari hilir. “Untuk menyelesaikan deployment atau pembangunan infrastruktur TIK kami di Kominfo melakukan analisa menyeluruh, bukan pendekatan dari hulu tapi dari hilir, dimana cakupan sinyal yang ada di wilayah administratif dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menyatakan dari sisi deployment saat ini infrastruktur TIK sudah 90% tersedia secara georgrafis di Indonesia. Namun ada kebutuhan untuk mendukung pelayanan pemerintah dan masyarakat.

“Hasil analisa atas cakupan wilayah telekomunikasi menjadi lebih dipersempit dari 38 ribu lebih desa dan kelurahan masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum tersedia sinyal 4G,” ungkapnya.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, Menteri Johnny menegaskan infrastruktur yang tersedia selain sinyal 4G juga akses internet. “Kalau untuk transformasi digital harus tersedia sinyal 4G dan wifi akses internet,” tandasnya.

Dalam penyediaan akses telekomunikasi di 12.548 desa dan kelurahan, Menteri Kominfo menyatakan akan dibagi pengerjaannya oleh BAKTI Kominfo dan operator telekomunikasi seluler.

“Kehadiran saya hari ini memastikan kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK di desa yang belum ada cakupan layanan 4G,” ujarnya.

Di Nusa Tenggara Barat, menurut data BAKTI Kominfo masih terdapat 70 desa dan kelurahan yang belum 4G. Tahun 2021 ada 35 desa dan kelurahan yang kita lengkapi. Dan pada 2022 akan menyelesaikan keseluruhan di NTB agar tersedia cakupan sinyal 4G.

Secara khusus, Menteri Johnny akan memastikan Destinasi Wisata Super Prioritas termasuk Mandalika dari sisi deployment TIK dilengkapi.

“Komifo melalui BAKTI telah membangun 6 BTS aktif saat ini dan 3 BTS yang sedang dibangun. Sehingga di akhir 2020, ada 9 BTS aktif,” tuturnya.

Disamping ada banyak BTS aktif, Menteri Kominfo mengaku telah bicara dengan Telkomsel yang menyatakan komitmen kuat untuk deployment TIK dalam mendukung MotoGP dengan baik.

“Dukungan telekomunikasi agar dapat berlangsung digitalisasi secara prima. Kami berkoordinasi untuk memastikan deployment ini penting. Tanpa tersedianya infrastruktur TIK usaha kita untuk masuk ke transformasi digital,” ungkapnya.

Melalui pembangunan infrastruktur TIK yang baik, Menteri Johnny mengharapkan agar dapat mendorong Indonesia menjadi bangsa digital. “Mudah-mudahan itu mendorong Indonesia siap sebagai bangsa digital. Indonesia towards digital nations,” tegasnya.

Dukungan Pemda

Dalam raker itu, Menteri Kominfo meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan akses telekomunikasi jaringan 4G dan internet kecepatan tinggi.

“Saya berharap dengan dua tugas tersebut, terutama pembangunan telekomunikasi di desa karena pembangunan ini butuh lahan yang memadai, tentu dukungan pemerintah daerah, bupati, camat dan kepala desa akan tersedianya lahan di tempat yang cakupan sinyalnya optimal,” jelasnya. Menteri Johnny merinci beberapa syarat lahan yang akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan BTS dengan ukuran 20×20 meter.

“Lahan yang tersedia tidak dalam status sengketa. Selain itu terjangkau akses transportasi agar bisa memudahkan pengiriman dan dukungan lain yang memungkinkan deployment infrastruktur TIK berjalan dengan cepat,” paparnya.

Menurut Menteri Kominfo hal itu harus disediakan sekaligus, karena pembangunan BTS menggunakan anggaran tahun berjalan. “Ini bukan kegiatan tahun jamak tapi tahun tunggal. Meski menggunakan bended financing ada APBN murni, PNBP dan Dana USO,” jelasnya.

Lantaran pembangunan menggunakan alokasi tahun tunggal, Menteri Johnny mengharapkan agar tidak terhambat masalah administrasi. “Karena tahun tunggal jangan sampai pekerjaan infrastuktur TIK terhambat masalah administratif. Saya minta agar mudah dilakukan secara cermat,” tandasnya.

Pembangunan BTS menurut Menteri Kominfo memerlukan perencanaan yang cermat dan kerja sama. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak agar bisa mendukung agar selesai pada waktu yang ditetapkan. “Mari kita berkoordinasi bersama dan saling mendukung agar bisa selesai pada waktu yang ditetapkan. Saya minta agar operator seluler Telkomsel dan BAKTI untuk memastikan Mandalika menjadi yang utama dan prioritas super of the super prioritas,” ungkapnya.

Apresiasi

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan saat ini jumlah akses internet on air yang dibangun di Provinsi NTB sudah mencapai 473 titik lokasi. Jumlah itu merupakan 6,18% dari seluruh akses internet yang dibangun oleh BAKTI secara nasional.

“Dan merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan persentase daerah lainnya. Kategori terbanyak penempatan akses internet BAKTI Kominfo di NTB adalah di lokasi-lokasi pendidikan (52,64%), disusul oleh kantor pemerintahan (28,12%), pelayanan kesehatan (8,67%), pusat kegiatan masyarakat (7,40%), lokasi wisata (1,48%), dan sisanya tersebar di lokasi publik, layanan usaha, dan pertahanan keamanan,” rincinya.

Menurut Direktur Anang Latif, hal yang dibutuhkan dari pemerintah daerah selain perizinan adalah kepastian penyediaan lahan yang pasti. “Karena pengalaman kami, semoga tidak terjadi ke depan, perangat untuk membangun tower itu dibawa dari Jawa seberat 6 ton. Jika lokasinya diubah maka akan sulit bagi kami mengalihkannya, akhirnya layanan operator jadi tertunda,” ungkapnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi upaya Menteri Kominfo menghadirkan akses telekomunikasi dan internet di daerahnya. Menurutnya, saat ini layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat NTB.

“Apalagi, menurutnya tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan internasional Kejuaraan MotoGP 2021,” tuturnya.

Kementerian Kominfo diharapkan dapat mendorong operator seluler untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK. “Mudah-mudahan bisa mendorong Telkomsel dan Telkom dan operator yang lain untuk menyediakan layanan telekomunikasi di NTB. Agar bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk perhelatan internasional,” jelasnya. (*)

Editor: Ahmad Rusli