Opini : Kemelut Bansos CoViD-19 dan Kebijakan Sultan

53

Oleh : Abdullah Sartono
Editor : Sya’ban Sartono

Saya percaya bahwa asas hukum itu akan memberi dampak pada keluhuran nilai dan terciptanya rasa keadilan. UU yang di buat hanyalah sebuah instrumen hukum untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan negara itu terlaksana sesuai dengan alur dan patron kebangsaan.

Dalam penerapan Undang-undang, pada setiap tahapannya, butuh tafsir yang tidak terlalu kaku, karena mungkin saja setiap orang punya tafsir yang berbeda atas Undang – undang itu sesuai dengan kadar dan kebutuhan di lapangannya masing-masing.

Advertise

Baca Juga

Misal, tafsir kita atas UU terkait Bantuan Sosial, pemahamannya harus Universal, kemudian tidak boleh ada interest, tidak asalan, juga tidak asal bapak senang dan tidak tebang pilih atas data nama-nama usulan penerima bantuan sosial yang diusulkan.

Organisasi Kesehatan Dunia, World Healt Centre (WHO) merilis, CoViD-19 adalah kasus Pandemic, penyebaran virus yang meluas dan berkelanjutan tidak tahu kapan ia akan hilang dari planet bumi, sehingga bantuan – bantuan sosial yang besar, betul – betul tersalurkan pada semua mereka yang mengalami dampak dari Pandemic virus ajaib yang meluas ini.

Sekali lagi sebagai rakyat kecil, saya ingin katakan bahwa tafsiran kita dan penerapan atas UU terkait BANSOS BLT tidak boleh terlalu kaku, atau misal hanya berdasar pada argumen – argumen pribadi dan politik. Namun di butuhkan juga Nurani dan keluwesan dada juga kebesaran jiwa para pemangku kebijakan dalam setiap tahapannya pengambilan kebijakannya.

Hari ini adalah saat – saat yang sulit. Sayang kami rakyat kecil punya kaki tangan yang pendek, suara kami tidak terdengar dan hanya dalam frekuensi yang sangat terbatas. Sehingga kami juga butuh naluri dan kasih sayang dari sang Raja. Mohon kasihani kami dan rakyat yang sedang susah ini…

Abdullah Sartono adalah
Pegiat Rumah Produktif Indonesia.
Fasilitator SLRT Kemensos RI.
Pengelola PTQ Shohwatul Islam Sulawesi Barat.