Opini : Memerangi Kriminalisasi terhadap Perempuan

103

Oleh: Yulaika Ranu Sastra, S.S., M.Pd.

Salah Satu Masalah Krusial
Kriminalisasi terhadap perempuan di Indonesia tergolong memprihatinkan, ironisnya belum bisa diatasi secara efektif, efisien, dan paripurna. Adapun wujud kriminaliasasi yang sering terjadi, yakni kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan.

Bentuk penyimpangan perilaku sosial ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Dunia perempuan seakan telah terusik oleh para pelaku yang tidak berperikemanusiaan, sangat jauh dari kata “damai” dan “penuh cinta”.

Advertise

Baca Juga

Para penjahat yang tega berbuat tidak manusiawi itu masih menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang tersubsordinasi sehingga pantas mendapatkan pelecehan.

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya pembunuhan seorang anak berinisial APA (5) oleh seorang remaja berinisial NF (15) di Jakarta Pusat. Setelah pihak yang berwajib mengusut kasusnya, ternyata pelaku juga sebagai korban kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh dua paman dan teman lelakinya yang mengakibatkan NF mengandung 3,5 bulan.

Selain itu, kasus pelecehan seksual juga menimpa seorang artis tanah air berinisial SL. SL menjadi korban pelecehan seksual saat sedang lari pagi di kawasan Bintaro. Pelaku yang mengendarai motor tiba-tiba mendekatinya dan melakukan pelecehan. Belum lagi di wilayah lain.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Value Champion-2019, ditemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia, dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan.

Data ini menunjukkan bahwa Negera Indonesia belum ramah terhadap perempuan. Perempuan masih menjadi sasaran tindakan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Di dalam CATAHU 2020 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangai Lembaga Mitra Pengada layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayan dan Rujukan (UPR).

Unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasisi gender 142 kasus. Data yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Jika melihat data yang dirilis pada tahun 2019, tercatat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh 209 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Perempuan yang seharusnya dilindungi dan dihormati, sebaliknya mendapat perlakuan yang keji. Perlakuan tidak manusiawi itu terjadi bisa saja datang dari orang terdekat, seperti suami, orang tua kandung, orang tua asuh, ayah tiri, paman, abang, teman, atau tetangga.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih menjadi momok menakutkan di tanah air selain perdagangan perempuan. Para istri selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suami. Bagi yang sudah tidak tahan, akan memberanikan diri melaporkan perbuatan suami, sedangkan yang masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan alasan demi anak-anak, memilih untuk bertahan. Selain itu, mereka yang memilih tidak melapor, memiliki rasa takut setelah diancam pelaku.

Dengan begitu, si pelaku semakin leluasa menganiaya istri karena beranggapan si istri patuh terhadap somasinya. Motif kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempun pun bervariasi, antara lain si pelaku mengalami perceraian dengan istri, menonton film tidak senonoh, ditinggal pergi pasangan, merasa kurang puas, cemburu, dendam, ingin menguasai harta, atau memiliki kecenderungan penyimpangan perilaku yang benar-benar di luar logika.

Upaya Preventif dan Hukuman bagi Pelaku

WHO pada tahun 2014 menyatakan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga belum memadai karena sepertiga perempuan di seluruh dunia masih dilecehkan secara fisik. Sekitar 100 – 140 juta perempuan menjadi korban mutilasi genital dan sekitar 70 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Akan tetapi, hukuman bagi para pelaku KDRT di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni 5 sampai 20 tahun hukuman penjara, tergantung pada tingkat dan jenis kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku.

Adapun hukuman terhadap pelaku pembunuhan bervariasi, ada yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tambahan.

Untuk kasus pelecehan seksual sendiri, tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dikenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281sampai Pasal 303). Hukumannya bagi pelaku pun bermacam-macam.

Perempuan merupakan mahkota negara, bila rusak mahkota tersebut, maka rusaklah negara itu. Sebaliknya, bila mahkota itu indah dan kokoh, maka bagus dan kokohlah negara itu. Perempuan sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak dan adil di ranah publik dan domestik sebab di rahim merekalah lahir para generasi bangsa yang bisa dibanggakan.

Selain itu, perempuan yang lahir sebagai generasi diibaratkan sebuah tongkat estafet yang kelak akan meneruskan perjuangan dan kiprah bangsa ini. Oleh sebab itu, di samping lelaki hebat, beriringan pula perempuan hebat yang akan setia menyokong dan menemani setiap perjuangan suami dan mengurus anak-anak tanpa mengenal letih.

Para pelaku yang jelas melanggar kaidah agama dan bertentangan dengan nilai humanisme, sosial, serta moral, sudah selayaknya dihukum setimpal demi menyejahterakan kaum perempuan yang sering mendapatkan perlakuan keji dari para laki-laki atau pasangan mereka. Jangan biarkan pelaku bebas karena ada kemungkinan akan mengulangi kejahatan yang sama. Beberapa sanksi tegas yang sudah diberlakukan bagi para penjahat juga perlu mendapat apresiasi di seluruh kalangan.

Negara yang dalam undang-undang telah menjamin kesejahteraan masyarakat, sudah sepantasnya melindungi perempuan. Demikian juga masyarakat, sepantasnya melakukan kontrol terhadap sesama dan penanaman iman yang kuat terhadap diri sendiri agar jauh dari kesesatan yang jelas merugikan banyak pihak.

(Penulis merupakan penyuka dunia literasi dan fashion)