Pakaian Adatnya dipamer Presiden di HUT RI, Masyarakat Adatnya diusir Aparat di NTT

1274

Kupang, bidiknews.id – Viral penggalan Vidio diskriminatif Satpol-PP dan Brimob serta TNI terhadap Masyarakat Adat di Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT pasca diselenggarakannya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 75 sangat menyayat hati.

Bagaimana tidak, warga Kelurahan Mio, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini didiskriminasi aparat baru berselang satu hari, saat Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat mereka dalam memperingati hari Kemerdekaan Indonesia.

Pengusiran itu bermula dari program Pemprov NTT untuk investasi Kelor pada 2018 lalu, kemudian rumah rumah warga dibongkar. Sedikitnya ada 29 buah rumah di Desa Mio yang dibongkar oleh Aparat. Pembongkaran dan pengusiran ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan tanah kelahirannya.

Bak disambar petir, Merdeka hanya sesumbar penggalan ilusi penghias bibir penguasa. Pemprov NTT seperti tak punya nurani.

Advertise

Baca Juga

Saat tempat tinggal Masyarakat ini dibongkar dan diusir paksa, mereka tinggal dibawah pohon di hutan Rumbia tak jauh dari tempat itu. Mereka juga berinisiasi untuk membuat satu rumah darurat sebagai dapur umum, namun naas, rumah darurat itupun dibongkar pasca teriakan Merdeka peringatan Hari kemenangan bangsa pada 18 Agustus kemarin.

Menurut Kuasa Hukum Masyarakat adat, dari Firma Hukum Akhmad Bumi dan Partner (ABP), saat dihubungi bidiknews.id, kejadian ini sudah dilaporkan ke Polda NTT, karena dianggap merupakan perbuatan melawan Hukum. Diduga melanggar pasal 170 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1E KUHP.

Dari pernyataan pers yang diterima di meja redaksi bidiknews.id bahwa pembongkaran rumah warga Besipae dipimpin oleh kasatpol-PP Provinsi NTT ; Cornelis, dan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Kepolisian (Brimob). Selain rumah warga dibongkar rata dengan tanah, makanan dan alat-alat masak mereka diangkut dan dibawa paksa entah kemana.

Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi langsung dari aparat keamanan bersenjata lengkap. Warga yang menyaksikan kejadian ini terlihat menangis tersedu-sedu dan melawan semampunya, namun tak dihiraukan oleh aparat, bahkan sesekali ditembaki peringatan dengan gas air mata.

Lebih lanjut, lokasi yang ditempati oleh warga diperoleh secara turun temurun. Sedangkan alasan pembongkaran karena tanah tersebut bersertifikat hak pakai atas nama Dinas Peternakan Provinsi NTT seluas 3700 ha padahal tanah ini pernah ada kontrak kerja pakai oleh Pemerintah Australia, dan telah dikembalikan ke Masyarakat.

Akhmad, kuasa hukum Masyarakat Besipae saat dikonfirmasi mengungkapkan, jika pihaknya masih mempertanyakan Serifikat dimaksud, karena dinilai banyak keanehan dalam Serifikat tersebut. Juga Sertifikat tersebut menurutnya adalah Kutipan dan aslinya telah hilang.

“Sertifikat itu juga ada banyak data yang salah. Lokasi itu kan di kecamatan Amnuban Selatan, tapi di dalam Sertifikat tertulis Amnuban Tengah, ke.udian sumber haknya tanah itu diperoleh darimana itu juga tidak ditulis, itu kosong, jadi masih banyak data data dalam sertifikat itu yang masih tanda tanya disitu.” ungkap Akhmad ke bidiknews.id melalui sambungan telepon, Kamis, 20/08/2020.

Redaktur Bidik News