Pegiat Hukum Sya’ban Sartono Ke Pelanggar Prokes di NTT: Pemda NTT Memang Rusak Moralnya

161

BIDIKNEWS.id, Makassar – Pegiat Hukum Sya’ban Sartono turut mengomentari peristiwa dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT beserta Bupati dan Walikota se-NTT dalam sebuah acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 27/08/2021 kemarin.

Diberitakan sebelumnya beberapa foto dan video pesta pora pasca acara pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota yang viral beredar di berbagai media lokal dan nasional maupun platform media massa lainnya memperlihatkan Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi tidak menggunakan masker di tengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level VI Se-Balinusra

Akibatnya, beberapa organisasi Nasional di Kota Kupang yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Kupang mendesak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta maaf kepada masyarakat NTT sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran Prokes tersebut ke Kepolisian Daerah NTT untuk sesegera mungkin menindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pulau Semau.

Mirisnya, laporan tersebut ditolak alias dikembalikan berkas pelaporan oleh Polda NTT kepada Aliansi Cipayung Kota Kupang tanpa diproses, mereka justeru diarahkan untuk membuat laporan ke Satgas Covid-19 Provinsi NTT.

Pegiat hukum Sya’ban Sartono Leky juga ikut mengomentari hal tersebut melalui Live Streaming di kanal youtube Bidik Casting yang dipandu oleh host Markus Kari dengan tema “Tinjauan Hukum Penolakan Laporan Pelanggaran Prokes di NTT”.

Menurutnya, pelaporan terhadap peristiwa yang terjadi di Pulau Semau Kabupaten Kupang itu harus memiliki alas atau dasar yang jelas, pelanggaran itu berdasarkan Perda atau pergub atau UU Kekarantinaan kesehatan. Menurut Sya’ban, pemberlakuan Hukum harus melihat kedudukan Hukumnya. Sedikitnya ada 2 jenis Mala in SE dan mala in Prohibita.

“Sejauh yang kami tau, secara pribadi saya melihat ini pemberlakuan hukum itu harus memperhatikan 2 unsur. Hukum itu ada Mala In Se dan Mala Prohibita dalam istilah hukum itu atau Malum Prohibitum,” kata Sya’ban, disela-sela wawancara, Rabu (1/8/2021).

Ia menjelaskan,
“Mala In Se itu adalah suatu kejahatan yang kejahatannya itu absolute, cenderung sempurna. Kalau Mala Prohibita atau Malum Prohibitum, itu kejahatan yang disesuaikan dengan ruang dan waktu, tempat bahkan bisa berubah. Bahkan bisa berarti bukan sebuah kejahatan. Nah, ini yang harus kita pahami dulu, pelanggaran Prokes itu Mala apa?” Terangnya.

Sya’ban Sartono menjelaskan, pelanggaran Protokol itu pada dasarnya pelanggaran biasa, bukan sebuah kejahatan. Oleh karenanya ia bukan pelanggaran pidana.

“Ini berdasarkan fakta, bahwa memang di republik ini tidak ada yang dipenjara karena melanggar protokol kesehatan, orang hanya ditegur atau bahkan disuruh bayar denda. Hanya ada satu anak bangsa yaitu Habib Rizieq Syihab yang dipenjara, itu karena ada tendensi politik”. Ungkap Sya’ban.

Sya’ban Sartono mengajak seluruh elemen bangsa bahkan secara tegas ia mengingatkan kepada Presiden agar bersikap independen dalam pelaksanaan pemberlakuan Hukum di Indonesia.

Klik Link ini untuk tonton ulasannya
https://youtu.be/N7q6EjgrBZE

Laporan : Muh. Fahri – Biro Sulsel
Editor : Redaktur Bidik News