Pembangkangan Sipil Atau Rezim Dzalim?

Penulis
bidik
-
187086

BIDIKNEWS.id, Nasional – Ketika pemerintahan telah memisahkan agama dari negara, maka pemerintah seperti telah mengganti peran Tuhan. Pemerintah telah merekayasa negara sedemikian rupa, untuk mengatur rakyatnya dalam hal-hal besar hingga sekecil-kecilnya. Dari cara berpikir hingga mengambil tindakan.

Soal mencari nafkah, bersosalisasi hingga bagaimana melaksanakan peribadatan. Bahkan pada saat pandemi, negara mengintervensi rakyatnya antara sehat dan sakitnya, antara hidup dan kematiannya. Posisi dan kekuasaan yang sebelum dan biasanya dimiliki Tuhan Sang Pencipta.

Terlepas dari narasi dan realitas kehidupan rakyat yang dipatenkan pemerintah. Pada prakteknya tidak boleh ada kontra opini, tidak boleh muncul resistensi, dan tidak boleh eksistensi oposisi. Kalaupun ada rasionalisasi dan justifikasi dari pemerintah, maka aspirasi dan penyampaian pendapat rakyat itu dianggap sebagai pembangkangan sipil. Sebuah istilah pengganti subversif yang sering digunakan di masa silam.

Rakyat yang tidak setuju dengan keinginan pemerintahan akan banyak digelari cap, stempel dan gelar. Keragaman kata-kata bengis dan sikap sinis akan tumpah ruah di ranah publik. Umpatan konyol rakyat sebagai reaksi slogan pemerintah juga semakin marak. Perbendaharaan kata bersumber dari habitat binatang menghiasi komunikasi dan interaksi hampir seluruh partisan dan keberpihakan entitas tertentu.

Kampret melawan Kecebong, penyebutan merendahkan yang sering terlontar pada komunikasi massa. Pertarungan stigma dan stereotif tidak hanya terjadi pada komunikasi horisontal. Lebih dari itu, menuding rezim pemerintahan yang dzalim, otoriter dan diktator juga muncul sebagai respon terhadap opini radikal dan fundamental yang disematkan elit kekuasaan pada kelas masyarakat tertentu.

Penyumbatan komunikasi dan aspirasi rakyat pada pemerintah, pada akhirnya menyebabkan akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan rakyat. Pemerintah terjebak pada situasi dan kondisi dimana rakyat dianggap sebagai musuh negara.

Pemerintah telah kehilangan sentuhan menempatkan kehadiran negara sebagai institusi yang menyelamatkan, mengayomi dan melindungi rakyatnya. Negara semakin berada di bibir jurang disharmoni, degradasi dan disintegrasi bangsa.

Hampir 2 dekade pemerintahan Jokowi, pemerintah dikepung dab diselimuti realitas kemunduran dari hal-hal yang prinsip dalam kenegaraan. Setidaknya ada 3 komponen dasar distorsi tata kelola pemerintahan Jokowi. Pertama, Indonesia terus mengalami kemerosotan ekonomi dan hampir diambang kebangkrutan nasional akibat salah kebijakan tata kelola penerintahan.

Kedua, praktek-praktek korupsi, pelemahan hukum, ketidak adilan sosial-ekonomi dan sosial politik yang dilakukan pemerintah. Ketiga, perilaku aparatur pemerintahan dari level pucuk pimpinan sampai ke paling bawah dan tersebar dipelbagai birokrasi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta sistem pertahanan dan keamanan negara.

Semakin hari seiring waktu terus menunjukkan kemerosotan mental dan perilaku. Sebagian besar unsur pemerintahan telah nenjadi preman dan kriminal berseragam. Kepercayaan rakyat dengan segala daya dukung dan fasilitas dari rakyat termasuk legalitas dan legitimasi pemerintahan. Berbuah pengkhianatan dan “abuse of power”. Jika bertentangan dengan pemerintah, siapapun akan dianggap pembangkang.

Jelas terlihat meski tersirat, pemerintahan RI berada dalam konpirasi borjuasi nasional dan internasional. Dimana sistem dalam kekuasan oligarki dan kapitalisasi yang sentralistik. Rakyat termangu, menjadi target dan sasaran empuk dari eksploitasi manusia pada manusia dan eksploitasi bangsa, mulus melenggang dengan karpet merah.

Menyempurnakan keadaan itu, apalah arti dan keberadaan rakyat bagi pemerintah. Rakyat harus menerima kenyataan pahit, bahwasanya kedaulatan negara ada ditangan penguasa. Bukan ditangan rakyat. Bahasa hukum adalah bahasa kekuasaan. Nilai-nilai kebenaran adalah nilai tunggal yang dimiliki kekuasaan.

Untuk semua itu negara dalam genggaman kekuasaan telah menjadi representasi dan memiliki otiritas penuh dalam setiap sendi kehidupan rakyatnya. Pemerintah telah nenjadi agama baru yang harus diyakini dan diimani oleh rakyatnya. Sementara pada kenyataannya, pemerintah telah memisah agama dari negara.

Tinggalah rakyat, tetap menjadi jelata. Tetap menjadi wong cilik. Menjadi abadi sebagai orang kecil. Bergantinya waktu dan bertukarnya rezim kekuasan. Rayat tak akan pernah mengalami kejayaan. Kecil dan tak akan tumbuh besar sudah pasti, bahkan akan semakin kerdil. Nestapa.

Opini ini ditulis Oleh Yusuf Blegur
Pekerja sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari

Prev 1 of 6 Next
Prev 1 of 6 Next