Pemda Matim Diduga Klaim Tanah Adat Suku Kende di Kalang Mahgit (bagian 3)

126

BIDIKNEWS.id, Manggarai Timur-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur, diduga kuat mengklaim tanah adat Suku Kende, di Kalang Mahgit, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didasari adanya penyerahan dari beberapa kepala Suku di Desa Gunung, yang mengaku sebagai pemilik ulayat wilayah Kalang Maghit. Suku-suku inilah, konon menyerahkan tanah dengan ukuran puluhan ha tersebut ke Pemda.

Bidik News kemudian mewawancarai pendamping Masyarakat Adat Suku Kende, Maximiluanus Herson Loi, SH.

Kepada Wartawan, Herson mengatakan bahwa konflik lahan antara pemerintah dengan masyarakat adat itu terjadi sejak 1999. Saat itu, Manggarai Timur belum dimekarkan dari Kabupaten Manggarai.

“Suku Kende ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu mendiami wilayah Kalang Maghit. Tetapi ada juga suku lain di Desa Gunung yang mengaku sebagai yang berhak atas tanah dan wilayah Kalang Maghit. Dan suku-suku inilah yang katanya menyerahkan tanah Kalang Maghit ke pemerintah,” kata anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Region Bali- Nusa Tenggara itu.

****

Melalui catatan tertulis yang salinannya diterima Bidik News, berikut kronologis Kasus Tanah Adat Suku Kende di Kalang Mahgit, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba

1. Tahun 1999

Kepala Desa Gunung Maxi Din dan Konsultan datang mengukur Tanah dan Luas Wilayah Adat Kalang Maghit.

2. Tahun 2000:

Turun berbagai Instansi dari Kabupaten Manggarai untuk menerima Lahan yang sudah diukur oleh Kepala Desa Gunung dan Konsultan.

3. Tahun 2001 - 2002

Pelaksanaan Kerja dari Berbagai Instansi di Lahan yang sudah dibagi.

4. Tahun 2003

Pembabatan Tanaman milik Masyarakat dan Pembajakan Kubur olen Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai. Masyarakat Adat Kalang Maghit Menegur Dinas yang melakukan Pembabatan dan Pembajakan. Lalu karena menegur, Masyarakat Adat Hampir saja dipukul oleh Petugas Lapangan.

Masyarakat Adat Kalang Maghit dipanggil oleh TNI untuk menerima Uang Ganti Rugi Lahan di Kantor Camat Kota Komba tetapi Masyarakat Adat Kalang Maghit Menolak menerima Uang. Karena tidak mau menerima Uang Ganti Rugi maka Mereka memaksa Masyarakat Adat Untuk Menandatangani Surat Pernyataan yang isinya walau tidak terima Uang Masyarakat Adat harus keluar dari Lokasi Kalang Maghit.

5. Tahun 2011

Datang Rombongan Camat Kota Komba, Kepala Desa Gunung, TNI/POLRI, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Pastor Paroki Wae Lengga. Mereka datang menyuruh Masyarakat Adat keluar dari Lokasi. Lalu dengan tanpa alasan KaposPol Wae Lengga; Yoseph Tamur, memukul Kletus Nabut Umur 46 Tahun (Usia waktu itu) warga Kalang Maghit hingga pingsan selama 6 jam.

Rombongan Pemerintah memaksa Masyarakat Adat Kalang Maghit pergi ke Ngi'i Wea ( Kurang lebih 3 KM dari Kalang Maghit) dan memaksa Masyarakat Adat untuk terima Tanah di Ngi'i Wea.

Rombongan Pemerintah kemudian datang lagi membagi Uang Dana Seri untuk Bongkar Rumah dan Kubur. Nilainya Masyarakat Adat tidak tau. Masyarakat Adat hanya disuruh tanda tangan namun Masyarakat menolak.

Selain mau membagi uang, Pemerintah juga memaksa Masyarakat Adat untuk tanda tangan surat pernyataan keluar dari Kalang Maghit. Masyarakat Menolak.

6. Tahun 2020

Rombongan Pemda Manggarai Timur kembali datang ke Kalang Maghit untuk memaksa Masyarakat Adat Kalang Maghit Keluar dari Lokasi. Mereka datang dua kali yaitu tanggal 12 bulan November dan tanggal 3 bulan Desember 2020.

Bahwa Pemda Manggarai Timur memaksa Masyarakat Adat Kalang Maghit Keluar dari Lokasi karena Menurut Pemda Manggarai Timur Tanah Kalang Maghit merupakan Tanah Milik Pemda.

(Bersambung...)

Penulis: Nardi Jaya