Pemilihan BPD Ruan Diduga Sarat Nepotisme, Kasi PMD; Sudah Terjadi Manipulasi Aturan

331

BIDIKNEWS.id, Manggarai Timur– Proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) representasi kaum perempuan tingkat Rt di Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur diduga sarat nepotisme.

Pasalnya, Pemerintah Desa Ruan secara sepihak menentukan keterwakilan kaum perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan tersebut, harusnya dipilih secara demokrasi di Kantor Desa oleh kaum perempuan sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri no 110 tahun 2016 dan turunan Perda Matim no 2 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Maria Wea, warga Dusun Pau, Desa Ruan mengatakan hal tersebut saat ditemui Bidik News di kediamannya, Selasa (29/9/2020). “Selama ini tidak ada proses pendaftaran dan penjaringan keterwakilan perempuan di Rt kami sebagai kepengurusan dalam BPD Desa Ruan. Ironisnya, dalam pengurus BPD terpilih pada tangal 20 juli 2020, ada nama salah satu keterwakilan perempuan dari dusun pau,” jelasnya.

Advertise

Baca Juga

Tidak puas dengan kebijakan tersebut, dirinya mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur dan Kantor Camat Kota Komba beberapa minggu lalu untuk mengadu persoalan yang sama.

“Dari pihak DPMD Matim arahkan kami untuk konsultasi langsung di Kantor Camat Kota Komba. Akhirnya pada tanggal 14 September 2020 saya ke kantor camat dan berkonsultasi dengan salah seorang staf yang menangani persoalan ini, tetapi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan,” ungkap Wea.

Dikonfirmasi Via telepon, Herman jedot, Kepala Seksi PMD Camat Kota Komba membenarkan pengaduan Maria Wea di tingkat Kecamatan.

“Jumlah penduduk Desa Ruan bisa mencapai 7 anggota BPD. Di dusun Podol ada Dua, utusan Dusun Gurung ada Dua, dan Dusun Pau ada Dua dari utusan perempuan ada Satu. Akhirnya yang utusan perempuan itu, karena dia harus dipilih oleh perempuan, tapi satu saja, akhirnya dia gol terus. Karena satu saja utusan perempuan, wajib hukumnya dia harus gol terus,” tandas Herman.

Kendati demikian, terkait utusan perempuan yang tidak melalui pemilihan secara demokratis, Ia mengakui bahwa itu kesalahan panitia karena tidak melakukan sosialisasi.

“Ini bukan kesalahan kepala desa. Panitia tidak pernah melakukan sosialisasi. Makanya dengan begini diam-diam saja. Kalau kita merujuk dari belakang, waktu proses dulu kamu tidak pernah lapur di kecamatan. Begitu ada hasil begini, kami tidak bisa omong banyak,” jelas Jedot

Herman menuturkan, secara regulasi, SK BPD keterwakilan perempuan yang dipilih tersebut bisa dibatalkan. Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa omong banyak karena menurut Kepala Desa Ruan, hanya Satu keterwakilan Perempuan.

“Makanya pas datang warga yang mengadu waktu itu, saya tanya ke mereka, kenapa baru sekarang kamu protes tentang aturan ini. Ini kan namanya manipulasi aturan khususnya mereka yang panitia. Bukan Kepala Desa,” tutup Herman.

Bidik News mendatangi Kantor Desa Ruan, Selasa (29/9/2020) pada Pukul 10:00 untuk keperluan Konfirmasi. Namun, tak ada satupun aparat di Kantor Desa. Sebastianus Jangga, Kepala Desa Ruan, saat dihubungi Via telepon, juga tidak menjawab panggilan telepon Wartawan.

Laporan: Biro NTT _ Nardi Jaya, S. Pd
Editor    : Redaktur Bidik News