Pemotongan tunjangan Guru sebab Pandemi, Lazimkah?

120

Oleh : Kiki Zaskia, S. Pd
Pemerhati Pendidikan

Pandemi mengalamatkan setiap lini kehidupan dalam kondisi tak prima. Resesi ekonomi sebab pandemi bukan lagi seolah menjadi hantu. Tetapi, sebuah kenyataan yang harus dipersiapkan setiap negeri. Tak ayal apabila manajemen ekonomi berada dalam posisi diluar kebiasaan. Namun, anggaran dana yang menjadi hak dasar yang patut untuk dijamin oleh negara seperti pendidikan, apakah lazim dipotong dengan alasan imbas pandemi?

Melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen. Pertama, tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun. Kedua, penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. Ketiga, pemotongan tunjangan khusus guru PNS di daerah khusus Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun.

Advertise

Baca Juga

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun. Bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Padahal, anggaran Kemendikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah.

Pemotongan tunjangan profesi guru menimbulkan keprihatinan, salah satunya dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, “Kami berharap Kemendikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru kita yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 ini, jangan sampai berkurang pendapatannya”. (Dikutip m.mediaindonesia.com, 20/04/2020).

Nahas, ketika tunjangan profesi hingga gaji guru harus turut dikorbankan. Sebab masih ada pengalokasian dana lain yang tak mendesak. Seperti, anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) yang anggarannya lebih dari setengah triliun. Nampaknya, pemerintah tak cukup puas dengan regulasi UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah melimpahkan kewajiban negara mengurusi sektor pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah.

Selain itu, pos anggaran yang lebih layak realokasi atau yang tepat sasaran seperti dana pembangunan infrastruktur. Lembaga Manajemen Aset Pemerintah (LMAN) telah menggelontorkan dana pengadaan lahan sebesar Rp53,38 T untuk 77 proyek strategis nasional. Dana tersebut tentunya lebih urgen realokasi dalam penanganan wabah Covid-19.

Dalam fase new normal, seyogianya perhatian di sektor pendidikan apatah lagi guru yang harus melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas mengajar di tengah pandemi sepatutnya diapresiasi. Dilapangan, guru memaksimalkan upaya-upaya untuk mengimbangi masalah keterbatasan sarana dan prasarana BDR.

Selain itu, meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana kuota internet untuk BDR namun masalah akses jaringan internet pada daerah-daerah tanpa jangkauan internet guru mengupayakan untuk pembelajaran touring atau mengunjungi rumah-rumah siswa yang sudah di bagi kedalam beberapa kelompok belajar. Salah satunya, upaya yang dilakukan guru di SMPN 2 Oheo, Konawe Utara yang belum tersentuh jaringan internet. Kondisi serupa juga dialami guru yang berada di daerah 3T. Guru tetap berupaya memaksimalkan agar siswa tak ketinggalan materi pelajaran meski di masa pandemi.

Hal yang perlu di insafi, bahkan sebelum ujian pandemi hadir kesejahteraan guru pada dasarnya masih menjadi PR di negeri ini. Gaji guru di Indonesia masih terendah di Asia Tenggara. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyayangkan hal tersebut. Berdasarkan data UNESCO besaran gaji guru di Singapura mencapai Rp57 juta per bulan, Brunei Rp24 juta per bulan, Malaysia Rp22 juta per bulan, Thailand Rp12 juta per bulan, dan di Filipina minimal Rp10 juta per bulan. Sedangkan, gaji guru di Indonesia golongan IVe misalnya yang tertinggi Rp5.901.200.

Pemotongan tunjangan guru tatkala pandemi memberikan pola yang jelas bahwa mutu pendidikan seolah menjadi hal sepele di negeri ini. Padahal pendidikan adalah hak asasi yang harus terjamin. Dalam hal pendidikan yang berkualitas tentu jasa guru patut di berikan perhatian. Jika gaji selebriti bahkan youtuber yang belum tentu mengedukasi anak bangsa lebih tinggi dari tunjangan guru yang tulus mengabdi demi generasi tentu ini sangat memilukan.

Padahal, guru adalah aktor berpengaruh dalam ekosistem pendidikan. Dalam pemotongan tunjangan guru dimasa pandemi mesti dilakukan evaluasi yang jelas. Indikator apa saja yang memaksakan tunjangan profesi hingga gaji guru harus dipotong. Hingga kini, belum ada penjelasan memadai yang bisa diterima.

Pil pahit dengan pemotongan tunjangan profesi dan gaji guru tatkala pandemi ibarat sebuah fenomena gunung es. Kurangnya perhatian dalam ekosistem pendidikan pada pengadopsian negeri kapitalistik akan selalu niscaya dengan kepentingan kaum borjuis.
Selain itu, dalam kapitalisme menjadi hal yang lumrah ketika pengabdian guru minim empati. Hal yang fatal jika keadaan ini terus berlanjut, sementara guru juga membutuhkan penghidupan melalui jasanya. Bukan hal tidak mungkin profesi mulia ini akan tertinggal. Serta, menimbulkan kecenderungan guru lebih memilih profesi lain yang lebih memapankan. Jika hal tersebut terjadi bagaimana dengan perjalanan SDM Indonesia kelak?

Berbeda dengan pandangan Sistem Islam dalam pengelolaan prioritas anggaran. Termasuk realokasi anggaran ketika bencana. Apabila anggaran alokasi khusus bencana masih kurang dapat diambil dari pos lain. Dengan catatan tidak menganggu pos bagi 8 asnaf serta pelayanan primer (addharuriyah) seperti, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan baik dalam maupun luar negeri.

Prinsip yang mendasari realokasi anggaran bahwa ada kebutuhan yang lebih prioritas (‘aulawiyat) atas dampaknya yang meluas. Sehingga memerlukan pendalaman yang diserahkan kepada ahli keuangan negara dan ulama. Sehingga kebijakan khalifah di jamin dan di pertahankan akan adil dan benar.

Disisi lain telah tertanam bahwa, Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Olehnya itu, negara akan menjamin kebutuhan sektor pendidikan; sarana dan prasarana. Dalam masa Khalifah Umar Bin Khattab, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari jizyah, kharaj, dan usyur.

Biaya pendidikan dari baitul mal secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait layanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana-prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Bahkan jika perlu negara akan berutang (qardh) demi kebutuhan pendidikan, yang kemudian dilunasi negara dengan dana dari pajak (dharibah) yang dipungut dari kaum muslimin.

Pemerintah sangat perlu kembali mengevaluasi kebijakan pemotongan tunjangan profesi bahkan gaji guru. Menghadapi pandemi memang bukan hal mudah. Sebab perlawanan bukan hanya pada wabah saja namun, termasuk resesi ekonomi. Tapi tetap saja, prinsip keadilan tak boleh tercederai. Serta, pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlu melibatkan pihak-pihak yang mewakili guru bahkan yang lebih teknokratis. Pemeliharaan ekosistem pendidikan adalah hak mutlak. Tak lazim apabila dimarginalkan. Wallahu a’lam bisshawab