Cabul!. Plt. Bupati Buton Utara dicopot Mendagri

871

BIDIKNEWS.id, Sultra – Tepat Pada Rabu, 30/09/2020, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, S.H. Melayangkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyoalkan polemik hukum pada pejabat eksekutif di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Surat bernomor 132.74/4830 bertanggal 30 September 2020, itu mengenai usulan pemberhentian Ramadio sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton Utara menggantikan sementara Abu Hasan yang sedang menjalani cuti tanggungan negara sejak 26 September 2020.

Surat Gubernur Ali Mazi itu ditanggapi serius oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang segera memberhentikan Ramadio dari mandat sebagai Plt Bupati Buton Utara. Ramadio sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara.

Advertise

Baca Juga

Mewakili Mendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyatakan bahwa pemberhentian tersebut terkait kasus pencabulan yang didakwakan kepada Ramadio, sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sultra tertanggal 30 September 2020, selperti lampiran pada surat Gubernur Sultra Ali Mazi.

Bidik News menerima rilis, Ramadio didakwa primair subsidair, dan lebih subsidair dengan pasal 81 ayat (2) UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar.

Mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan untuk kasus tersebut, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 83 ayat (1) UU No. 23/2016 tentang Kepala Daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) Tahun.

Langkah yang ditempuh Gubernur Ali Mazi dan Mendagri memberi kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Buton Utara. “Ini sampai proses hukum bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap” Tegas Gubernur Sultra.

Untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Daerah, melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, saat ini menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian (Plh.) Bupati Buton Utara, Sampai Kemendagri menunjuk Penjabat Sementara (Pjs.) Buton Utara. (**)

Editor : Redaktur Bidik News