Polemik BLT Desa Benteng Wunis, Dinas PMD: Hak Warga Harus Dibayar

261

BIDIKNEWS.id, Manggarai Timur-Polemik Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Benteng Wunis, Kecamatan Poco Ranaka Timur, mendapat tanggapan serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Timur (Matim).

Dinas PMD, melalui Kepala Bidang Pembagunan Desa, Ismail Jehada, kepada Bidik News mengatakan bahwa warga yang sudah terdaftar dalam data base calon penerima BLT, wajib hukumnya untuk di bagikan.

“Wajib hukumnya hak warga harus dibayar. Sebab mereka sudah terdata oleh tim relawan coVid di desa,” tandas Jehada, Rabu (7/10/2020)

Advertise

Baca Juga

Pengecualiannya, menurut Ismail, warga tersebut pindah penduduk dan tidak lagi berdomisili di Desa itu.

Mengenai penyandang disabilitas yang tidak diakomodir, Ia menjelaskan, pihak Desa bisa mengajukan usulan di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

Terkait lambatnya penyaluran BLT di Desa Benteng Wunis tahap Dua sebesar 300 Ribu pada bulan Juli, Agustus, September, Ia menegaskan, hal tersebut sangat berbahaya sekali dikarenakan penilaian pusat, Dana Desa tahap dua masih cukup di desa.

“Ini sudah bulan Oktober. Desa-desa yang belum mengajukan usulan pencairan tahap tiga, sangat berbahaya. Mengacu pada Permendes nomor 14, jika tahap tiga belum cair, pusat menilai dana desa masih cukup, maka dikeluarkan surat perintah untuk mebayar BLT sampai bulan desember,” tuturnya.

Ia menilai, Kepala Desa benteng Wunis tidak begitu cekat karena lama melakukan pengajuan usulan tahap Tiga.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Benteng Wunis, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, diduga memanipulasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanganan Covid-19 bagi warga terdampak di Desa Benteng Wunis. Hal tersebut dikatakan Podensiana Ndauk, warga Dusun Compang Lewar.

Ia mengaku, nama Suaminya Hironimus Jens, terdaftar sebagai calon penerima dana BLT dalam data base desa. Namun ironisnya, secara sepihak sang Kades menghapusnya lantaran pada saat penerimaan, Hironimus tidak ada di tempat.

“Waktu penerimaan tahap pertama bulan April lalu, suami saya berada di luar daerah. Saat suami saya pergi terima waktu jadwal pembagian tahap dua bulan Mei, Pak Kades bilang namanya sudah terbakar. Padahal kami sudah didaftar oleh tim relawan coVid sebagai calon penerima,” ucap Podensia.

Tak hanya itu, warga lainnya bernama Veronika Ner (45) salah satu penyandang disabilitas di Dusun Golo Tango, mengaku tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah, padahal dirinya masuk dalam kategori dan kriteria calon penerima.

“Saya cacat sejak lahir pak. Selama saya hidup tidak pernah mendapat bantuan. Baik itu PKH, Bansos, BPNT dan BLT DD,” kata Veronika polos.

Tanggapan Kepala Desa

Yosep H. Pratikno, Kepala Desa Benteng Wunis, saat diwawancarai Bidik News, Senin (5/10) membenarkan bahwa dirinya telah memberhentikan Hironimus sebagai calon penerima BLT.

“Semua itu berdasarkan kesepakatan bersama antara aparat desa dan pihak kecamatan. Pas kami mau bagi, dia (Hironimus, red.) sedang berada di luar. Kami sempat ke rumahnya tapi tidak ada orang,” tandas Yosep.

Terkait penyandang disabilitas, dirinya menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan permohonan baru di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

Laporan: Biro NTT_Nardi Jaya
Editor    : Redaktur Bidik News