Polemik PLN Pare dan Pengusaha Tower Tak Berizin Dilaporkan ke Kejaksaan

152

BIDIKNEWS.id, Kediri - Polemik puluhan tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Kediri masih terus bergulir, sebagaimana diberitakan sebelumnya di Bidik News, puluhan tower di Kediri tak akntongi izin.

Parahnya lagi, meski belum mengantongi Izin maupun rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, pihak pengusaha nekat membangun menara tersebut di wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Informasi yang diperoleh Bidik News, Lembaga Penegak Demokrasi (LPD), melaporkan tower BTS tanpa izin tersebut ke Kejaksaan Negeri Kediri. Supriyadi, yang juga merupakan ketua Umum LPD mengatakan, hal ini patut diduga akan adanya kerugian negara karena tidak adanya retribusi pajak yang masuk kepada kas daerah.

Hal ini disampaikan Supriyadi usai melaporkan tower bodong tersebut. Ia mengaku, data yang diperoleh dari investigasinya, ada 50an lebih tower yang berdiri di Kabupaten Kediri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dasar laporannya, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

“Data sudah kami kantongi, selanjutnya akan kami laporkan adanya dugaan kerugian negara ke Kejaksaan Kabupaten Kediri, serta meminta penjelasan dari Dinas terkait,” ujar Supriyadi sembari menunjukkan bukti laporan data lokasi titik pendirian tower di wilayah tersebut.

Ditambahkan Supriyadi, “Saya ingin meminta dengan tegas untuk melakukan pemanggilan dan penyelidikan dugaan tindakan korupsi, karena negara sudah dirugikan,” jlentrehnya.

Data yang diperoleh LPD, Ada 50 tower bodong tersebut dengan rincian, tersebar Di 19 Kecamatan (Kec. Kayen Kidul 2 titik, Kec. Semen 2 titik, Kec. Pare 8 titik, Kec. Badas 6 titik, Kec. Ngadiluwih 1 titik, Kec. Kras 2 titik, Kec. Wates 6 titik, Kec. Kandat 1 titik, Kec. Plosoklaten 2 titik, Kec. Puncu 2 titik, Kec. Gurah 3 titik, Kec. Mojo 1 titik, Kec. Banyakan 2 titik, Kec. Ringinrejo 2 titik, Kec. Pagu 2 titik, Kec. Ngasem 3 titik, Kec. Gampengrejo 1 titik, Kec. Papar 1 titik, Kec. Tarokan 2 titik). Dari masing-masing tower berdiri setinggi 42 meter hingga 50 meter.

“Saya meminta untuk dihentikan sementara kegiatan operasional menara telekomunikasi, karena mereka tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan atau bangunan liar," tuturnya.

“Sudah jelas, apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi. Jadi kalau belum mengantongi izin seharusnya ditindak,” katanya.

Laporan : Biro Jatim _ Kusno
Editor : Redaktur Bidik News