Pri Rangket : UU Cipta Lapangan Kerja Cederai Hati Rakyat

87

BIDIKNEWS.id, Nganjuk – Aksi unjuk rasa yang dilakukan didepan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk menuntut Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi Undang- undang yang sah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MAPAK) Supriono sangat prihatin.

Menurut Supriono, dengan situasi pademi CoViD-19 ditambah lagi ekonomi semakin melemah dan lapangan pekerjaan semakin sulit, juga banyak pekerja yang di-PHK bahkan sulit mencari pekerjaan. Undang-undang justeru menambah deretan penderitaan rakyat karena polemik yang berkepanjangan.

“Mau apa pimpinan masa kini, Coba buka mata anda, UU Cipta Kerja atau disingkat Ciptaker. Jangan Mencederai hati rakyat.” ujar pria yang dipanggil Pri Rangket di tengah-tengah aksi damai mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, Jum’at (9/10/2020) lalu.

Advertise

Baca Juga

Kepada Bidik News, Supriono menjelaskan, bahwa disahkannya RUU Cipta Kerja sebagai undang-undang tidak lepas dari hubungan timbal-balik akibat biaya politik yang mahal.

Di satu sisi, elite politik butuh biaya tinggi dan meminta bantuan kepada para pemilik modal. Sebaliknya, kapitalis datang kepada elite partai untuk memberikan bantuan, dengan membawa kepentingan.

“Saya sebagai masyarakat Nganjuk, kalau Omnibus Law mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan tolak habis-habisan,” kata Pri Rangket. Ia menambahkan, jika aksi ini melibatkan buruh sejak awal, pasti akan lebih fokus dalam pembahasan.

Terkait kejadian di luar apa tidak berimbas di Nganjuk, kata Pri Rangket, selama RUU Cipta dibahas secara otomatis pasti terimbas dari masyarakat dan buruh.

“Coba para pimpinan yang diatas, bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja. Jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan,” ungkap pegiat anti korupsi itu.

Saat dikonfirmasi Bidik News, apakah Bupati dan anggota dewan bisa duduk bersama membicarakan masalah ini, Pri Rangket menyatakan belum bisa sinergi antara Bupati dan Dewan, karena sering keluar kota kalau ada masalah, bahkan baru pertama kali Bupati Nganjuk beli mobil mewah tapi ahirnya dibatalkan.

“Kita tunggu hasil dari aksi unras ini, karena saat ini rakyat sudah semakin susah, tidak malah dibantu malah dibuat sengsara, bagaimana akhirnya, tentu akan kita cermati kembali,” pungkasnya.

Laporan : Biro Jatim _ Kusno
Editor : Redaktur Bidik News