Pungutan Liar Mengatasnamakan Galang Donasi, 7 Remaja Ditangkap Sat Pol PP Nganjuk

1359

BIDIKNEWS.id, Nganjuk - Tujuh remaja berhasil diciduk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk, pada Senin (22/2/2021). Pasalnya, sejumlah anak muda tersebut diduga melakukan pungutan liar mengatasnamakan galang donasi untuk korban bencana Longsor. Padahal, uang hasil pungutan mereka, digunakan untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya.

"Kami amankan tujuh orang remaja karena  sangat mencurigakan ada kalangan remaja yang meminta sumbangan untuk korban bencana alam dan mereka ada yang berasal dari luar Nganjuk. tidak jelas asal usulnya dan bukan dari organisasi kemanusiaan" kata Abdul Wakid, Kasat Satpol PP Nganjuk dihubungi Bidik News Via telepon.

Pasca  ditangkap, terang Dia, ke Tujuh remaja itu terlihat membawa kardus yang bertuliskan meminta bantuan sumbangan korban bencana alam.

"Mereka beraksi di perempatan lampu merah jalan Brito Begadung, sekitar pukul 10.00 WIB. Saat diamankan, mereka sudah mendapatkan uang Rp 400 sampai 500 ribu. Uang tersebut rencananya untuk foya-foya," ujarnya.

Uang tersebut rencananya mereka gunakan untuk kepentingan pribadi bukannya digunakan sebagaimana mestinya bagi korban bencana di Nganjuk

Usai diamankan, oleh Pol PP Nganjuk, sekelompok remaja tersebut langsung diberi pembinaan. Pihaknyapun berjanji tidak akan mengulangi hal serupa.

Ditambahkan Wakid, dasar kegiatan operasi anjal, gepeng tertera di Perda no 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pasal 36, setiap orang dilarang menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Senada disampaikan Pemerhati Hukum Anang Hartoyo SH. Ia mengatakan harusnya dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengambil peran pembinaan terhadap Kegiatan Anjal (anak jalanan) tersebut secara terus menerus, sampai bisa mandiri dan mengerti bahkan tidak mengulangi atas pelanggaran Perda kab.nganjuk 08 tahun 2013 itu.

"Apabila kegiatan penggalangan donasi yang ditujukan untuk korban longsor Kecamatan Ngetos, pemerintah juga bisa mengambil peran dengan cara mengakomodir kegiatan positif tersebut dengan cara membuat payung hukum atau legalitas terhadap kegiatan tersebut," tandasnya.

Salah satu contoh, menurut Anang, apabila ada pihak yang melakukan pendonasian untuk korban bencana longsor, wajib mendapat/memperoleh izin dari instansi terkait perihal tempat, tujuan dan lain sebagainya. Supaya kegiatan Donasi bisa terealisasi tepat sasaran kepada korban bencana dan bermanfaat kepada pihak korban.

Laporan: Biro Jatim_Kuswanto