“Rekayasa” Politik Menuju Pilkada Alor 2024

259

“Rekayasa” semula adalah sebuah istilah yang bersifat netral. Istilah ini diperkenalkan para ahli bahasa sebagai pengganti “engineering” yang semakin kerap dipakai dalam “era pembangunan”. Mungkin disebabkan oleh berbagai peristiwa sosial politik yang terjadi selama Orde Baru, istilah ini pun mengalami semacam transformasi nilai. “Rekayasa” tidak lagi memiliki nilai yang netral. Berbagai penafsiran telah dikenakan kepada istilah yang semula “bermaksud baik” ini.

Setiap kali kata “rekayasa” ini dipakai dalam peristiwa sosial politik maka kesan yang selalu muncul adalah upaya manipulasi realitas demi kelangsungan kekuasaan. Dalam konteks saat ini, kata “rekayasa” yang sudah tidak netral lagi dikenakan pada berbagai peristiwa politik terutama menjelang pemilu serentak 2024 ini. Dengan berbagai wacana serta menggunakan kekuatan individual, kelompok tertentu maupun berbagai cara lainnya untuk mewujudkan komunikasi politik parpol tidak lain adalah upaya “merekayasa” publik dengan berbagai jargon yang menjanjikan.

Sebagaimana fenomana yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Mereka selalu dihadapkan pada gumpalan-gumpalan politik demagogis, bahkan politik penghasut hedonisme bangkitkan emosi. Keadaan seperti ini tidak lain karena politik kita dipahami sebagai usaha mengendus dan
mengintai kekuasaan semata-mata untuk diri dan kekuasaannya sendiri. Hal ini, berimbas pada semakin memudarnya politik dari idealnya ilmu politik yang sesungguhnya. Politik hanya dikendalikan dengan sirkulasi uang dan materialisme semu.

Semestinya pemilu sebagai pesta demokrasi dijadikan sebagai ajang untuk memilih calon pemimpin terbaik dari yang terbaik. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pemimpin yang ideal itu memiliki prinsip dan nilai utama demokrasi yang terletak pada kemampuan para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan kehendak masyarakat. Pemimpin dengan demikian wajib mengetahui apa yang tengah dipikirkan orang-orang yang mereka pimpin. Maka partai politik sebagai salah satu instrumen penting bagi negara demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Tidak lagi ada pembatas yang bersifat politis atas kehadiran sebuah partai politik.

Partai Politik semakin membeludak hingga akhirnya rakyat kebingungan dalam menentukan pilihannya. Untuk itu, pada pemilu serentak 2024 kali ini membutuhkan kecermatan dan adanya kewajiban bagi para pemilih untuk menggunakan akal sehatnya dalam memilih calon pemimpin masing-masing. Karena ini adalah babak penentu untuk memilih Bupati Alor-Wakil Bupati Alor dan juga Anggota DPR/DPRD di tinggkat daerah pemilihan masing-masing yang idealnya setelah mereka terpilih dan menjabat di Pemerintahan biaa mengerti
dan mau memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

Gerakan reformasi telah membangkitkan euforia untuk menggelar pesta demokrasi yang tidak lain adalah pemilihan umum langsung. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung. Ini benar-benar pengalaman baru yang sensasional.

Dalam rangka membangun demokrasi, pemilu mempunyai kontribusi besar. Pemilu akan menumbuhkan political equality, local accountability dan local response. Pemilu memperbesar kedaulatan rakyat yang bakal menentukan nasibnya sendiri. Namun, kenyataan di lapangan bahwasanya pelaksanaan pemilu di berbagai daerah seringkali tidak selalu berjalan mulus dan juga tidak selalu mencapai hasil yang optimal bagi perkembangan demokrasi. Sehingga didalamnya banyak terjadi “rekayasa politik” seperti money politic yang selalu merebak kemana-mana, seolah-olah memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk dalam kemiskinan.

Selain itu, ada yang perlu digaris bawahi bahwasanya dalam pemilu ada hal-hal yang bernilai minus. Pertama, pemilu rawan akan konflik horizontal. Kedua, memperbesar biaya politik. Ketiga, memperbesar praktik kapitalisasi yang memancing tindakan korupsi APBN/ APBD, jual beli jabatan dan lain sebagainya. Keempat, memicu berkembangnya money politik. Kelima, kemampuan uang Caleg diutamakan dan kualitas Caleg dinomor duakan. Hal ini nampak dengan tampilnya para artis yang mengandalkan pamornnya ketimbang kepiawean sebagai wakil rakyat.

Tampilnya mereka dalam pemilu merupakan fenomena tersendiri dalam hiruk-pikuk demokrasi kita. Mayarakat yang muak dengan para politisi busuk dan bosan dengan tampilnya muka-muka lama menjadi tertarik untuk memilih calon dari kalangan selebriti. Tak heran jika kemudian para calon Caleg berlomba-lomba “merekayasa” publik dengan memanfaatkan media massa berkemasan populer untuk mendongkrak popularitas mereka. Inilah yang saya sebut sebagai “rekayasa politik” yang diimplementasikan dalam permainan “politik panggung” atau seringkali disebut
sebagai “politik dagang sapi”.

Penulis: Habibi Maley
Editor: Redaktur Bidik News