Soal ganti rugi lahan Bandara Kabir, Bupati Alor: Kelayakan Administrasi belum terpenuhi

151

Alor, bidiknews.id – Polemik lahan bandara Kabir masih terus berlanjut, berbagai pernyataan sikap dari pemuda dan beberapa organisasi tentang belum terbayarnya lahan tersebut terus mengalir. Lantaran Bandara ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember mendatang, namun Pembebasan lahannya belum dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten Alor.

Aktivis Mahasiswa di Kabupaten Alor menilai Pemda belum transparan soal pembebasan lahan Bandara Kabir tersebut.

Ketua Umum HMI Cabang Alor, Muhammad All Amin Koda mengatakan, hal ini justeru memberi citra buruk bagi Pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo.

Advertise

Baca Juga

“Jika benar Pemda Alor telah mengkonfirmasi kedatangan Bapak Jokowi dalam meresmikan Bandara Kabir, harusnya polemik pembebasan lahan yang terjadi sejak tahun 2015 lalu sudah selesai.” ungkapnya, sebagaimana dimuat di media arlisakadepolicnews.com pada 26/06/2020.

Abdul Majid Lang Ere mengatakan, sejak dibangunnya Bandara pada 2015 lalu, pihaknya tidak mengetahui, bahkan tanaman milik mereka raup digusur oleh pihak terkait. Hingga akhirnya beliau menyurat ke DPR. Disitulah Pemda Alor mengaku akan mengganti rugi lahan dan tanaman milik mereka.

Masih menurutnya, Bupati Alor sendiri menyuruhnya untuk membuka rekening baru untuk ditransferkan dana ganti rugi, namun hingga sekarang masih pepesan kosong.

“Bupati suruh buka rekening, dia sendiri bilang, buka rekening sudah, nanti ditransfer, sampai hari ini tidak ada.” Ungkap Abdul Majid saat dihubungi media ini pada Rabu, 24/06/2020.

Bupati Alor saat dimintai tanggapannya soal lahan bandara Kabir, beliau menuturkan, belum cukup dana APBD dan terhalang oleh kelayakan administrasi kepemilikan lahan,

“Bukan kita tidak bayar, tapi belum bayar, kita terhalang dana APBD, mulai dari 2017 itu kita bayar bertahap,”

“Yang terhambat itu adalah kelengkapan administrasi dari pemilik. Itu tanah itu sebagian erat tanah Pemda, setelah itu setelah pemerintah tinggalkan mereka pigi bikin lagi sertifikat sendiri-sendiri.” Ungkap Bupati Alor terkait alasan lambannya pembayaran ganti rugi oleh Pemda.

Di tempat terpisah, Pemilik lahan, H. Abdul Majid Lang Ere menegaskan, jika ia memiliki sertifikat atas tanah tersebut, dan berencana akan membuat tenda di areal lapangan terbang jika Presiden Joko Widodo benar datang, hal ini menurutnya sebagai aksi protes atas kelalaian yang dipertontonkan Pemda Alor.

Redaktur Bidik News