Tradisi Rekonsiliasi Ala Manggarai Model Strategis Penyelesaian Konflik

672

Penulis: Kristian E. Anggur

OPINI, BIDIKNEWS.id– Menyikapi soal “pertengkaran”, Sales Medi VS Christin Carvallo, sangat menarik bila kita teropong melalui perspektif hukum adat Manggarai. Betapa mulia dan agungnya, warisan peninggalan nenek moyang kita dulu. Pendekatan persuasif kearifan lokal dengan tradisi lonto leok, akhirnya, kasus “Medi vs Christin” perlahan reda dan mendingin. Dengan hati terbuka, keduabelah-pihak menerima tawaran damai. Salut dan pujianpun berdatangan. Kebesaran hati keduanya, untuk saling berangkulan dan memberi maaf, patut diapresiasi. Sikap terpuji! Oke one leso salen ga, agu one waes laun, sangget mu’u da’at.” Intinya, perdamaian dan rekonsiliasi (hambor) ala Manggarai, dijadikan contoh inspiratif dan tauladan baik bagi kita.

Kontroversi Antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Konsep hukum formal (positif) warisan kolonial Belanda, dalam sistem hukum formal negara RI, hanya bertujuan menjernihkan duduk persoalan suatu perkara. Agar kita tahu lebih jelas. Siapa yang salah, siapa yang benar. Atau, siapa yang kalah, siapa yang menang, demi menciptakan efek jera. Dalam proses penyelesaian hukum formal, orang bisa saja menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Misalnya, memanipulasi alat bukti, mempengaruhi saksi, polisi, bahkan mengintervensi keputusan jaksa dan vonis hakim. Tergantung kedekatan dan pengaruh pendidikan, ekonomi, status sosial, politik dan keamanan. Ironisnya, prinsip “benar-salah dan kalah-menang” menurut sistem hukum nasional dapat berpindah-pindah tangan. Yang sudah kalah di tingkat Pengadilan Negeri (PN), bisa menang di tingkat Banding (PT). Atau, yang sudah dinyatakan menang di tingkat Banding, bisa kalah di tingkat Kasasi, atau menang lagi pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Kemenangan relatif, yang berpindah-pindah tangan, merupakan hal abnormal, yang sangat bertentangan dengan tatanan hukum moral budaya orang Manggarai. Sebab sistem hukum adat tradisional Manggarai menganut kebenaran mutlak, yang berciri; kosmis, magis, mistik dan religius. Sebagaimana diterangkan oleh struktur lingkaran lodok, pada lingko sarang laba-laba, di mana tu’a teno tidak bisa ditipu, yang salah tak dapat dibela. Oleh karena itu, hukum adat tradisional Manggarai, tidak mengenal Naik Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik tanah komunal atau hak milik yang sudah diberikan melalui perjanjian adat, diungkapkan dalam nada sumpah adat: “émé iso ata poli oké wa tana, iréng te la’it kolé. Émé data, data muing – Émé daku, daku muing.” (Ludah yang sudah dibuang, haram dijilat kembali. Menghormati hak milik orang lain, sama halnya dengan mengakui hak milik pribadi kita sendiri).

Penerapan sistem hukum formal negara, melalui fasilitas hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berimplikasi sangat kontradiktif, bahkan justru melahirkan kecenderungan, sbb: 1) memperpanjang sengketa; 2) meningkatnya intensitas konflik; 3) melecehkan struktur sosial dan peran lembaga adat; 4) dan timbulnya kejahatan baru. Selanjutnya, menurut hasil penelitian Robert Lawang, menunjukkan: 1) mereka yang terlibat sengketa cenderung keluar dari struktur sosial budaya Manggarai; 2) Tidak menyadari konsekuensi terhadap pilihan, bahwa penyelesaian melalui pengadilan nasional, berarti menolak cara peneyelesaian damai (hambor), putusnya hubungan kekerabatan sosial, semakin tajamnya permusuhan, tumbuhnya benih dendam, meningkatnya kecenderungan untuk membinasakan lawan. Tidak terhitung pengorbanan waktu, biaya, tenaga, perasaan, dan nyawa, yang oleh adagium kuno diungkapkan: “menang jadi arang, kalah jadi abu!” Intinya, penerapan sistem hukum positif, secara perlahan-lahan menggeser nilai-nilai kearifan budaya lokal Manggarai.

Rekonsiliasi Ala Manggarai, Patut Dijadikan Model Perdamaian antara kedua belah-pihak yang cekcok, menurut pemahaman budaya Manggarai, tidak semata-mata menghentikan percekcokan saja. Juga, bukan melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Atau, siapa yang kalah, siapa yang menang. Tetapi dengan pengertian yang lebih mendalam, luas dan kompleks. Yaitu, “rekonsiliasi” yang disebut hambor. Ritual hambor adalah upacara adat pembersihan, penyucian, dan pemulihan kembali jiwa, dengan mengobati batin yang terluka. Utamanya, memurnikan kembali hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan (alam), hubungan dengan leluhur (wura ceki ata pa’ang abé lé) dan hubungan dengan Tuhan (Mori ata jari agu dedek).
Tujuan hambor, adalah: 1) Agar tidak terjadi bala bencana, atau “tullah” (kudut néka manga itang diang, agu nangki taiy). Terutama, dalam kehidupan pribadi maupun bersama: Kudut néka ragang tana agu kolang leso oné mosé, wiga néka beti oné weki agu néka lasang oné ranga. 2) Agar dosa pusaka “mu’u da’at, go’et da’at, wunis peheng, atau ala tau” tidak diwariskan kepada anak cucu. Kudut néka nala nggere wa, néka tunti nggere musi. Pelaksanaan ritual Hambor, pertama-tama, dilakukan untuk mengakhiri percekcokan, pertengkaran, saling mencaci maki, atau kekerasan verbal lainnya, diselesaikan melalui upacara adat, yang disebut: “kerr kole wakar, emi kole mu’u da’at.” (Memanggil kembali jiwa, menarik kembali kata-kata kasar). Kedua, ritual hambor dilakukan, bila saat perkelahian menyebabkan seseorang atau beberapa orang terluka, yang disebut “Tuke Dara, Wunis Agu Tahang” (kunyit dan kapur sirih). Di Poco Ranaka, disebut juga dengan wunis péhéng. Wunis agu tahang itu sejenis tanaman herbal yang berkasiat menyembuhkan luka, digunakan untuk mengobati kembali luka dan darah yang sudah tertumpah.

Proses perdamaian, biasanya ditelusuri melalui hubungan kekerabatan. Apakah masalah itu terjadi antara sesama saudara, keluarga besar dalam kampung, atau dengan kampung lain. Status itu, dapat dicari melalui hubungan kekerabatan woé nelu; anak rona dan anak wina. Solusi damai dan rekonsiliasi (hambor) ala Manggarai ini, meminjam istilah Edy Ikhsan, (2015: 361), memberi arah yang bijaksana untuk penemuan hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat-masyarakat kecil sebagai medan perjuangan hidupnya. Karena berdampak win-win solution yang sejalan dengan ungkapan nurani kolektif masyarakat adat, al: Pertama, adanya pengakuan terhadap struktur sosial dan wewenang lembaga adat dalam desa, seperti: Tu’a Golo, Tu’a Gendang, Tu’a Teno, Tu’a Panga, Tu’a Kilo. Kedua, menerima penyelesaian adat melalui prosedur yang sejalan dengan Hukum Nasional. Ketiga, menghindari adanya korban yang lebih besar dan berkepanjangan. Dengan rekonsiliasi (hambor), hubungan kedua belah pihak direkatkan kembali. Segala hasil kesepakatan adat bersama pemerintah dan penegak hukum, bisa didokumentasikan dalam bentuk surat keputusan bersama secara kolektif-kolegial (Bupati, polisi, dan Lembaga Adat). Dan akhirnya, boleh didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri (PN) untuk diterbitkan menjadi sebuah Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, hingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, suatu perkara dianggap selesai. Proses ini dapat menjadi model strategis penyelesaian konflik di Indonesia.(*)

 

(Penulis adalah peminat masalah sosial budaya Manggarai. Tinggal di Borong.)