Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, PMII Nganjuk Minta Aparat Tidak Represif

340

BIDIKNEWS.id, Nganjuk – Terpantau, ratusan massa mulai bergerak menuju Gedung DPRD Nganjuk sekitar pukul 09:00 WIB. Massa melakukan long march dengan membentangkan bendera dan berbagai poster dan spanduk penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Tiba di depan DPRD Nganjuk ratusan massa aksi langsung membentuk barisan memanjang di jalan raya. Sejumlah perwakilan massa, bergantian melakukan orasi. Terlihat dari atribut massa aksi dari organjsasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Nganjuk), mereka meminta seluruh kader di kabupaten Nganjuk dan berbagai kampus di Nganjuk untuk menolak Omnibus Law Ciptakerja.

Pantauan Bidik News di lapangan, gelombang aksi penolakan UU Ciptakerja sendiri diperkirakan akan terus berlangsung. Hari ini kedatangan mahasiswa disambut langsung oleh wakil Ketua II Hariya Yuangga didampingi Edy dan Fauzi Nirwana (Demokrat) serta Kapolres Nganjuk bersama kader-kader PMII yang melakukan aksi penolakan.

Advertise

Baca Juga

Ketua PKC PMII Nganjuk, Adi Nurjaini berpesan kepada kader-kadernya untuk tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan. Ada beberapa poin yang disampaikan yang dianggap merugikan kaum pekerja.

“Kader-kader PMII yang melakukan aksi damai akan tetap mengindahkan protokol kesahatan dan selalu berhati-hati terhadap provokasi, sehingga aparat penegak hukum jangan sampai melakukan tindakan represif seperti yang pada aksi-aksi sebelumnya,” ungkap pria yang kerap disapa Adi itu, Jum’at (9/10/2020)

Selain itu, organisasi kemahasiswaan berbasis NU ini juga menuntut kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif kepada para demostran.

“Kami sampaikan ada 6 poin soal UU Omnibus Law, tidak ada transparansi keterbukaan dalam proses, tidak dijamin kepastian hukum yang dianggap jauh dari Reformasi, tidak mencerminkan pemerintah yang baik, menghilangkan poin keberatan rakyat apabila perusahaan menerbitkan izin lingkungan, tidak ada keberpihakan terhadap kaum kecil,” ujarnya.

Adi juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang mencuri waktu untuk melakukan pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi seperti ini.

“Hal ini dipandang bukanlah sebuah hal yang bijaksana. Pasalnya fokus masyarakat sedang melawan virus namun diciderai pemerintah dengan proses kebut sahkan omnibus. Sehingga memunculkan respon penolakan dari berbagai kalangan, serta melahirkan kegaduhan dikalangan masyarakat,” lanjutnya.

Menyikapi hal tersebut pihaknya sangat menyayangkan jika UU Omnibus Law diketok palu oleh DPR RI dengan pernyataan sikap yang disampaikan

“UU cipta kerja ini perlu dikritisi ditambah lagi dalam proses penyusunannya banyak gelombang penolakan dari berbagai kalangan, harusnya ini menjadi pertimbangan untuk dewan agar lebih transparan bukan malah main kucing-kucingan sehingga pengesahannya dipercepat prosesnya, jadi jangan salahkan masyarakat jika melakukan aksi dalam gelombang besar,” ungkap Adi

Sementara itu, Hariya Yuangga mengatakan, pihaknya mendukung aksi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa tersebut. Ia ikut mendukung penolakan Omnibus Law Ciptakerja yang disuarakan oleh massa aksi.

“Saya akan bersurat ke DPR RI untuk tidak mengesahkan Omnibus Law. Tetapi ini berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Maka DPRD Nganjuk mengambil sikap sesuai permintaan mahasiswa, ikut menolak. Dalam tanda kutip, manakala ada pasal-pasal, ayat-ayat yang tidak berpihak kepada rakyat, buruh dan masyarakat. Itu sikap kami,” kata Yuangga di lokasi.

Setelah massa ditemui anggota dewan Nganjuk dan menandatangani petisi, ratusan massa langsung bergerak ke alun-alun nganjuk.

Laporan : Biro Jatim _ Kusno
Editor : Redaktur Bidik News