Wacana Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, Ini Tanggapan Praktisi Hukum

925

BIDIKNEWS.id, Manggarai Timur – Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (PKF) yang ingin terpisah dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Provinsi induk, mendapat respon positif dari berbagai pihak termasuk Aleksius Marianus Adu, Praktisi Hukum Alumni Universitas Atmajaya Jakarta.

Dikonfirmasi Bidik News di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021), Marianus Adu mengatakan bahwa Ide pembentukan Provinsi Kepulauan Flores atau PKF sangatlah tepat.

“Karena melalui perjuangan ini, kiranya mampu melakukan sinergisitas terhadap semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten yang ada di Flores,” ucapnya.

Advertise

Baca Juga

Putra asli Ranggu, Manggarai Barat tersebut berpendapat, jika penerapan melalui otonomi daerah belum mampu mensejahterakan masyarakat Flores, maka forum PKF sebisa mungkin harus punya data base tentang seluruh potensi yang dimiliki, baik oleh masyarakat, adat dan budaya maupun potensi alam di Flores.

“Ada sebuah pertanyaan mendasar bagi kita apakah penerapan melalui otonomi daerah ini kita sudah mampu mensejahterakan masyarakat Flores atau tidak. Kalau belum, maka forum ini diharapkan punya data base tentang seluruh potensi yang dimiliki baik oleh masyarakat, adat dan budaya maupun potensi alam di kepulauan Flores,” ucap Marianus.

Ia berharap, para pihak memandang semua potensi yang dimiliki oleh setiap Kabupaten dalam konteks kawasan seluruh Flores, jangan lagi terkotak-kotak berdasarkan daerah Kabupaten. Contohnya, pengembangan potensi pariwisata premium Labuan bajo. Harus bisa memberikan makna praktis maupun strategis bagi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten-Kabupaten lain. Labuan bajo jangan jalan sendiri. Untuk itu, ungkap Dia, melalui Forum PKF, kita coba lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak lama.

“Selanjutnya harus bisa kita padukan menjadi sebuah potensi kawan Flores bargaining tinggi secara Nasional dan Internasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, wacana pembentukan provinsi dengan julukan Nusa Nipa itu, sempat menjadi buah bibir di masyarakat. Sebelum Tahun 2015 hingga akhir 2019, rencana itu, konon terhambat karena penetapan lokasi ibu kotanya.

Agas Andreas, saat masih menjabat Wakil Bupati Manggarai Timur, mendampingi Yosep Tote pada awal 2015 silam sempat menyinggung soal lokasi ibu kota Provinsi Kepulauan Flores.

Ia menyarankan agar lokasi ibu kota ditempatkan di kabupaten di daratan Flores yang masih memiliki lahan kosong seluas 100 hektare untuk pengembangan ibu kota. Lahan itu, menurut dia, hanya berada di tiga lokasi, yakni di Nagekeo serta perbatasan Manggarai Timur dan Ngada. “Harus ada bupati yang berani bahwa kami miliki lahan 100 hektare untuk bangun ibu kota,” ujar Agas, melansir Tenpo.co.

Menurut Adrianus Jehamat, Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF), Gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, ada sebelum terbentuknya Provinsi NTT pada 1958. Hasil pemekaran Sunda Kecil menjadi tiga provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT, wacana pembentukan Provinsi Flores sudah dimunculkan Partai Katolik pada Pemilu 1955. Saat itu, Ende dipilih menjadi ibu kota provinsi.

Selanjutnya, pada pertengahan Mei 1956 di Nele, Kabupaten Sikka, Partai Katolik kembali mengusulkan pembentukan Provinsi Flores yang berlanjut di Ende pada Juni 1957. Namun, di tengah wacana tersebut, pihak lainnya bergerak lebih cepat dengan membentuk Provinsi NTT pada 1958. Setelah itu, gerakan pembentukan Provinsi Flores mulai meredup.

Pada 1992 di Ende, komponen masyarakat Flores berupaya menghidupkan kembali wacana tersebut, tetapi gagal karena tak membuahkan rekomendasi dan keputusan. Kemudian, berturut-turut digelar pertemuan di Maumere pada 1999, lalu di Bali (2000), Jakarta, dan Kupang (2001), Ende (2002), dan terakhir 2003 saat digelar Musyawarah Besar Orang Flores, juga tak membuahkan hasil karena tak ada kesepakatan ibu kota provinsi di antara tiga pilihan, yakni Ende, Mbay, dan Maumere.

Perjuangan pembentukan PKF pun terus diupayakan pada Tahun 2013 hingga 2015. Adrianus menuturkan, kendala yang dihadapi panitia dalam upaya pembentukan PKF adalah belum adanya kemauan politik yang baik dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jika gubernur legowo, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mewujutkan PKF. Sebab para bupati dan pimpinan DPRD di Sembilan Kabupaten sebagai representasi rakyat Flores, sangat bersepakat membentuk PKF dari NTT sebagai Provinsi induk,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Nardi Jaya