Wisata Super Premium Labuan Bajo dan Realitas Kemiskinan di NTT

253

Oleh: Nardi Jaya, S.Pd. 
(Penulis adalah pemerhati sosial. Bekerja sebagai Wartawan di Media bidiknews.id)

Opini, bidiknews.id – Masyarakat NTT Khusususnya Manggarai Barat, lahir ditengah keindahan taman Eden, dengan sumber daya alam yang kaya raya, makmur dan subur. Pesona keindahan dan kekayaan alam ini tidak hanya menyihir daya tarik para turis domestik dan mancanegara, tetapi juga memikat perhatian para investor lokal, nasional dan internasional.

Inilah alasan kuat, NTT dikuasai penguasa, pengusaha dan pemilik modal. Aneh bin ajaib. Manyarakat NTT justru dilabeli “miskin”? Miskin di tanah yang kaya; lapar di gudang beras; kurus kering di alam subur..

Advertise

Baca Juga

Gencarnya Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk penataan kawasan wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan mulia yakni Labuan Bajo dapat menjadi destinasi wisata super premium yang menarik minat  turis mancanegara.

Labuan Bajo, Ibu Kota Manggarai Barat memang begitu strategis di mata para wisatawan karena disamping keberadaan Komodo yang kini masyhur sebagai salah satu keajaiban dunia worlds seven wonders of nature (Tujuh keajaiban alam di dunia).

Terdapat ratusan pulau yang keelokannya begitu indah dipandang mata, sebut saja pulau padar, Pulau Rinca, Papanggarang, pulau Bidadari, Pulau Seraya dan masih banyak pulau kecil lainnya menghiasi wilayah laut labuan bangsa-bangsa, ujung barat Flores tersebut.

Dalam rancangan pembangunan Pemerintah Indonesia, yang tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011-2025, NTT dimasukkan dalam satu korider dengan Bali dan NTB, dengan fokus pembangunan pada  pariwisata  dan  daya  dukung  pangan  nasional.

Untuk  itu pemerintah mempromosikan NTT kepada para investor lokal dan asing, serta memfasilitasi operasi mereka di NTT antara lain dengan perangkat aturan serta pengembangan infrastruktur.(Cypri J. Paju Dale; 2013)

Dilansir dari detik.co edisi 7/2/2020, Tak tanggung-tanggung, Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo. Konsorsium Cinta Airport Flores (CAF) yang terdiri dari Cardig Aero Service dan Changi Airports International akan mengelola bandara di Labuan Bajo nantinya.

Tak hanya itu, belum lama ini, Kota kecil nan elok tersebut dikabarkan akan dibangunkan jalan tol dengan anggaran triliunan rupiah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pada bulan Juni, bandara ini akan mendapatkan status internasional setelah status tersebut sebelumnya direncanakan akan diberikan pada tahun 2021. Gila kan?.

Tak hanya Bandara, pembangunan fisik lainnya seperi pelabuhan dan jalan juga sementara dibenahi, guna mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus gerbang bagi wisatawan yang ingin meneruskan wisatanya ke Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Namun ironisnya, dibalik  semua kisah maraknya pembangunan itu, baik oleh pemerintah, Investor, dan Lembaga-lembaga  bantuan,  label  miskin  masih  saja  melekat  pada  NTT pada umumnya. Sebagian masyarakat lokal pemilik segala sumber daya itu, yang  atas nama mereka anggaran pembangunan dan bantuan kemiskinan dikucurkan justru terperangkap dalam belenggu kemiskinan yang berkepanjangan.

Pemerintah  dan  lembaga-lembaga  pengelola proyek  bantuan  internasional  dari  tahun ke-tahun  menciptakan proyek  dengan  frame  yang  tidak  berubah:  NTT  miskin,  dan karena itu NTT butuh dana pembangunan dan bantuan.

NTT yang begitu kaya akan sumber daya dan menjadi  medan  para  investor  memburu  untung,  diperlakukan sebagai kawasan miskin yang butuh pembangunan dan bantuan, tetapi tetap miskin.

Dan kemiskinan itu dipakai sebagai legitimasi untuk  mempercepat  dan  memperluas  investasi  dan  eksploitasi sumber  daya  alam,  menciptakan  lebih  banyak proyek  bantuan internasional  dengan  dana  yang  makin  tinggi,  sedemikian  rupa secara terus-menerus sehingga menciptakan sebuah paradoks: kaya tapi miskin, terus menjadi sasaran bantuan tetapi juga terus dilabel miskin.

Paradoks kaya tapi miskin di tengah laju pembangunan dan proyek bantuan ini memicu pertanyaan; mengapa orang NTT menjadi miskin dan bagaimana mereka menjadi miskin serta tetap miskin atau semakin miskin? Bahkan label kemiskinan itu sendiri juga layak diselidiki; benarkah dan atas dasar apa mengklaim NTT miskin mengingat kelimpahan sumber daya alam, sumber daya kultural, dan tentu saja sumber daya manusia NTT sendiri. (Cypri J. Paju dale;2013).

Realitas kemiskinan di NTT semakin hari semakin memburuk ditengah laju pembangunan, bukan tanpa data. Dilansir dari media Viktori News edisi 16/7/2019, presentase penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2019 sebesar 21,09 persen, meningkat 0,06 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT Maret 2019 sebanyak 1.146.320 orang meningkat 12.210 orang dibanding September 2018.

Meningkatnya persentase penduduk miskin ini mengakibatkan Provinsi NTT menduduki persentase penduduk miskin tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia mengatakan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 24,65 persen, naik menjadi 24,91 persen pada Maret 2019. Menurutnya, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan di NTT antara lain nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2019 turun sebesar 1,60 persen dibandingkan september 2018, yaitu dari 107,35 menjadi 105,63.

Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh harga produksi pertanian menurun sedangkan harga konsumsi petani meningkat. Faktor lainnya adalah periode September 2018-Maret 2019 inflasi umumnya cukup tinggi yaitu sebesar 2,02 persen. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTT pada Februari 2019 mengalami kenaikan 3,10 persen dibanding Februari 2018 dan Agustus 2018 dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan 0,09 persen poin.

Dari data di atas, sudut pandang penulis menilai pembangunan saat ini adalah medan  sekaligus wujud praktek kuasa hegemonik yang alih-alih mendatangkan kesejahteraan bagi semua, justru menciptakan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya.

Potensi pariwisata, pertanian, serta pertambangan di NTT pada umumnya dan Manggarai Raya secara khusus sebenarnya sangat menjamin kesejahtraan masyarakat. Gerakan kesadaran dan emansipasi diperlukan untuk menghentikan pembangunan yang menindas, dan selanjutnya mengembangkan alternatif lain yang lebih menjamin kesejahtraan dan kelestarian ekosisistem.

Selain itu, pentingnya peran agama sebagai komunitas orang beriman, harapan dan kasih agar memiliki potensi untuk mengatasi ketidakadilan sosial dalam ekonomi kapitalis neoliberal melalui gerakan peduli kasih, karena semua komunitas yang berbasis iman kaya akan nilai, ajaran dan solidaritas.

Media massa sebagai salah satu saluran komunikasi massa, juga berperan aktif mengawasi pembangunan karena memiliki fungsi menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertaint ), dan kontrol sosial (social control).

Dengan fungsinya yang begitu kompleks, media massa dapat berperan dalam segala aktivitas individual, maupun organisasi, termasuk sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan manajerial.

Mengingat peranan pers dalam pembangunan sangat penting karena sebagai pilar keempat demokrasi, Pers, harus berani mengungkapkan fakta-fakta yang terkait jalannya proses pembangunan di NTT, khususnya tanah Manggarai tercinta…

(Opini ini pernah dimuat di media Posflores.com)